Home / Hukum / Nasional

Kamis, 31 Desember 2020 - 00:41 WIB

Ahli Hukum Sebut Anggota FPI Bisa Beraktivitas Lagi Apabila Ganti Nama Organisasi

(Foto : Kompas)

(Foto : Kompas)

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan meski Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan secara de jure, namun tak menghilangkan hak anggota-anggotanya untuk berorganisasi meski tanpa menggunakan nama organisasi tersebut.

“Kalau dalam hal berorganisasi, seperti halnya dengan pemikiran, tidak bisa dilarang. Hukum hanya bisa mengatur perilaku. Kalau seperti ini, ya besok FPI tinggal ganti nama saja ya sudah tidak melanggar,” ujar Bivitri seperti dikutip di tempo.co, Rabu, 30 Desember 2020.

Kuasa Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro, sebelumnya juga mengatakan organisasi massa besutan Rizieq Shihab itu membuka peluang mengganti nama sebagai sebuah perkumpulan setelah dinyatakan terlarang.

BACA JUGA:   Soal Kekerasan di Papua, Diperlukan Pendekatan Ala Gus Dur

Sejumlah warganet mengusulkan nama baru untuk FPI. Tagar FPI_FrontPejuangIslam menjadi topik terpopuler di Twitter Indonesia. Warganet mengusulkan agar nama Front Pejuang Islam digunakan setelah pemerintah membubarkan Front Pembela Islam.

Beberapa warganet juga meminta umat tidak melakukan kegiatan apapun dengan atribut FPI karena rezim dinilai sedang panik. Warganet mengkritik soal kebebasan demokrasi di balik pembubaran FPI.

Pemerintahan melarang FPI melakukan kegiatan apapun lewat Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Iintelijen Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, nomor 220-4780 tahun 2020 nomor M.HH-14.HH05.05 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB/3/XII 2020, nomor 320 tahun 2020, tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta pemberhentian kegiatan Front Pembela Islam, yang terbit hari ini.

BACA JUGA:   Ridwan Bae : Pemerintah Pusat Jangan Bedakan Infrastruktur Nasional, Provinsi dan Daerah

Mayoritas parlemen, terutama partai koalisi pendukung pemerintah, mendukung pelarangan aktivitas FPI. “Saya menilai keputusan pemerintah sudah tepat menghentikan segala kegiatan FPI,” ujar Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah lewat keterangan tertulis.

BACA JUGA:   Sistem Keamanan Nasional Masih Lemah

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, benar bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan mendirikan organisasi dijamin konstitusi, namun  semua tidak berarti bebas tanpa batas.

“Setiap ormas harus tunduk pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap kegiatan ormas wajib menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu juga dengan kegiatan yang dilakukan, jangan sekali-kali membuat onar, menggangu ketertiban umum, apalagi merobek sendi sendi ke-bhineka-an di tanah air,” ujarnya.

(*Ikky/Asumsirakyat.id)

Share :

Baca Juga

Hukum

Polres Baubau Amankan Pengedar Narkotika Jenis Sabu

Hukum

Usai Curi Traktor Petani, Pria di Konsel Ditangkap Polisi
Ketgam: Presiden Jokowi akan gratiskan vaksin covid 19

Nasional

Jatuhnya Sriwijaya, Jokowi Sampaikan Dukanya

Nasional

Setelah di Tahan Polda Metro, HRS ditetapkan Lagi Tersangka Megabendung

Hukum

Lari dari Rutan Polda Sultra, DPO Narkoba Ditangkap di Perairan Teluk Kendari

Nasional

Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf, Guru Habib Rizieq Meninggal Dunia

Bisnis

Menteri Investasi Diminta DPR Agar Mampu Memposisikan Investasi

Nasional

Bubarkan Aksi 1812, Polisi Amankan Beberapa Orang