Home / Asumsi Rakyat / Nasional / Politika

Rabu, 15 September 2021 - 22:26 WIB

Anak Muda Diminta Kritisi Setiap Penyiaran

Kepala Bagian Humas dan Pengelola Museum Setjen DPR RI Minarni meminta remaja di era digitalisasi saat ini ikut mengambil peran dengan lebih kritis untuk menyikapi perkembangan dunia penyiaran yang sangat pesat (Grafis : Muh. Rifky)

Kepala Bagian Humas dan Pengelola Museum Setjen DPR RI Minarni meminta remaja di era digitalisasi saat ini ikut mengambil peran dengan lebih kritis untuk menyikapi perkembangan dunia penyiaran yang sangat pesat (Grafis : Muh. Rifky)

ASUMSIRAKYAT – Kepala Bagian Humas dan Pengelola Museum Setjen DPR RI Minarni meminta remaja di era digitalisasi saat ini ikut mengambil peran dengan lebih kritis untuk menyikapi perkembangan dunia penyiaran yang sangat pesat.

Menurut dia, kualitas siaran sangat mempengaruhi sisi psikologis generasi muda.

“Jadi bagaimana para peserta Parja 2021 menyikapi siaran yang ada sekarang. Mereka kita tuntut untuk kritis,” ungkap Minarni dikutip di situs resmi DPR RI, Rabu (15/9/2021).

BACA JUGA:   Kadernya Dikeroyok OTK, Ketua PMII Kendari Soroti Pengamanan Kamtibmas Kepolisian

“Apakah mereka bisa memilah penyiaran dan menyikapi perkembangan penyiaran sekarang banyak yang tidak sesuai dengan norma yang ada,” tambah dia.

Selain terkait konten siaran, Minarni pun berharap agar para peserta Parja 2021 menilai secara kritis apakah lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran dengan baik.

BACA JUGA:   KPK Minta Inspektorat Aktif Mengwasi Keuangan Desa

Parja 2021 ini membahas mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. RUU tersebut saat ini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Minarni mengungkapkan, hasil dari bahasan para peserta Parja akan disampaikan ke Komisi I DPR RI yang sedang membahas RUU Penyiaran, juga Pimpinan DPR RI

BACA JUGA:   Pilkada Probolinggo, Dua Nama Dirumorkan Berhelat Rebut Kursi Bupati

“Tema yang kita ambil tahun ini tentang penyiaran sudah tepat, karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran masuk dalam prolegnas untuk ditinjau kembali. Dan usulan-usulan dari peserta bisa menjadi masukan kepada komisi terkait,” pungkasnya.

Penulis : Abdul Khalik

Share :

Baca Juga

Asumsi Rakyat

Jokowi Resmi Cabut Aturan Investasi Miras

Nasional

DPR RI Apresiasi Perpanjangan PPKM

Nasional

Pemerintah Harus Antisipasi Resiko Pilkada

Asumsi Rakyat

Dulu Menjadi Singasana, Sekarang Terbakar

Nasional

Ormas FPI Baru, Rizieq Tak Masuk Sebagai Salah Satu Pengurus

Nasional

Jokowi Lindungi Masyarakat Hukum Harus Ditegakan

Nasional

Jangan Permainkan Aturan Masuk TKA

Hukum

Bupati Koltim Diduga Terima Uang Rp250 Juta