Home / Nasional / Politik / Politika

Sabtu, 6 Februari 2021 - 19:49 WIB

Andi Mallarangeng Menuding Moeldoko Telah Offside

Andi Mallarangeng Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat

Andi Mallarangeng Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat

ASUMSIRAKYAT.ID –¬† Andi Mallarangeng Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat menungkapkan terkait laporan kader partai yang telah diajak Kepala Staff Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk merebut kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kaata Andi, laporan tersebut berawal dari delapan kader partainya yang datang langsung kepada AHY terkait pertemuan dengan Moeldoko di salah satu hotel. Walaupun tidak disebutkan waktu pertemuan tersebut.

“Kader Demokrat, awalnya kita diajak ke Jakarta untuk mau dikasih penyaluran bantuan bencana, kebetulan kawan-kawan ini datang dari daerah bencana. Tapi sampai di Jakarta, ternyata bahas kongres luar biasa Partai Demokrat yang intinya Pak Moeldoko siap menjadi ketum,” kata Andi yang dikutip asumsirakyat.id dalam diskusi yang berlangsung di Smart FM, Sabtu (6/2/2021).

Andi mengatakan, kader itu menyatakan Moeldoko mengklaim sudah mempersiapkan perebutan terhadap 360 DPC dan DPD Partai Demokrat di berbagai daerah.

BACA JUGA:   Kode Etik Pengelolaan Rutan KPK

“Dan (Moeldoko) ketum Partai Demokrat tentunya dan sudah mempersiapkan untuk merebut 360 DPC dan DPD. Lalu juga tentu saja masing-masing anggota DPD dijanjikan uang dan diberikan persekot (uang muka). Tapi kemudian ya ketahuan itu karena pulangnya kawan-kawan ini besoknya, langsung menghubungi Ketum melaporkan kepada ketum. Dilaporkan lalu diterima dan setelah itu langsung kita buat berita acara kan semua kesaksian mereka itu. Inilah tidak ada angin tidak ada hujan,” ujarnya.

Atas dasar itu, Andi menilai jika gerakan tersebut tidak bisa dikatakan urusan internal, karena terdapat pengaruh eksternal yang mencoba merebut kekuasaan AHY selaku ketua umum. Dengan menyebut gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD).

BACA JUGA:   Pemda Se-Indonesia Disurati Kemensos, Minta Data Anak Ditinggal Orang Tua Karena Pandemi

“Nah bagi kami kalau soal persoalan-persoalan internal biasa lah kader kami yang lama bahkan yang sudah keluar menjadi broker-broker politik, mau jual-jual partai gitu lah. Tapi kebetulan ada yang mau beli nah gitulah yang begini tidak bisa dibiarkan ini adalah elemen kekuasaan karena KSP itu jabatan politik,” jelasnya.

Atas alasan itulah, Andi mengatakan kenapa partainya mengambil tindakan cepat untuk membuka semua kejadian yang dilaporkan kadernya tersebut. Karena, ia menyebut apa yang ingin dilakukan Moeldoko untuk mengambil alih partai seperti cara Orde Baru.

“Jadi ini kemudian tidak bisa dibiarkan karena ini praktik-praktik gaya lama. Sejarah orde baru itu adalah sejarah pengambilalihan, intervensi kepada partai-partai politik orang lain untuk kepentingan kekuasaan dengan uang. Ini yang dilakukan oleh pak Moeldoko,” tegasnya.

BACA JUGA:   Tegas, PB PMII Minta Jokowi Mundur Sebagai Presiden

Terlebih lagi, Andi menuding, jika cara yang dilakukan Moeldoko untuk mengajak kader Demokrat bertemu di hotel patut dicurigai. Karena, posisi kadernya yang merasa dijebak untuk datang ke kamar hotel dan membicarakan soal Kongres Luar Biasa (KLB).

“Walaupun dia menjawab sambil pakai lencana menjawab sambil, ngopi. Apa ngopi, di kamar hotel, bukan lobby hotel, kalau urusan bencana harusnya di kantor beliau saya mau mengasih bantuan secara resmi bantuan bencana. Ini kamar hotel sembunyi-sembunyi,” katanya.

“Karena kalau saya dengan teman dekat ngopi di lobb hotel itu bisa dipahami. Tapi kalau (ajakan Moeldoko) dengan teman tidak dikenal (kader Demokrat) apanya yang ngopi. Nah disitulah jadi persoalan ini offside, bukan cuma offside ini kartu merah, kalau sepak bola harus out,” tambahnya.

Share :

Baca Juga

Nasional

BPK Sebut Kinerja KPK Di Masa Firli Belum Efektif

Nasional

Sandi Uno jadi Menteri, Pendukung Jokowi ; Percuma kami Berjuang Mati-matian

Nasional

Gibran Ingin Maksimalkan Tol Trans Jawa untuk Tarik Investor

Nasional

Demi Keselamatan Rakyat, Wakil Ketua DPR RI Setuju PPKM Dilanjutkan

Nasional

Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf, Guru Habib Rizieq Meninggal Dunia

Asumsi Rakyat

Pimpinan DPRD Sultra Sebut Pengangkatan Plt Sekwan Cacat Prosedural

Nasional

Elektabilitas PDI-P Tetap Unggul, AHY dan Demokrat Semakin Moncer

Politika

Pemerintah Diminta Turun Tangan Atasi Dampak Ekonomi Akibat Pandemi