Home / Daerah

Selasa, 16 Februari 2021 - 13:03 WIB

Begini Pesan Gubernur Sultra Ali Mazi Setelah Menugaskan Tiga Sekda Menjadi Plh Bupati

Gubernur Sulawesi Tenggara saat bersama para Plh Bupati

Gubernur Sulawesi Tenggara saat bersama para Plh Bupati

ASUMSIRAKYAT.ID – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menugaskan tiga sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Buton Utara (Butur), dan Kolaka Timur (Koltim) untuk menjadi pejabat Pelaksana harian (Plh) Bupati di masing-masing daerahnya, Selasa (16 Februari 2021).

Penunjukan sebagai Plh Bupati di tiga daerah itu ditandai dengan acara penyerahan surat gubernur sultra tentang penunjukan sekretaris daerah kabupaten Konawe Kepulauan, Buton Utara, dan Kolaka Timur menjadi Plh Bupati di daerahnya masing-masing, yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur.

Tiga sekda tersebut yakni Ir. H. Cecep Trisnajayadi, MM menjadi Plh Bupati Konkep, Dra. Yuni Nurmalawati, M.Si sebagai Plh Bupati Butur, dan Ir. Eko Santoso Budiarto, M.Si. Plh Bupati Butur sendiri merupakan Pj. Sekda yang baru saja diangkat.

Dalam sambutannya, Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, dua hal penting yang harus dilaksanakan oleh para Plh Bupati. Pertama, kata Gubernur, Plh Bupati berupaya meningkatkan displin dan kinerja ASN di lingkup kerjanya.

BACA JUGA:   Ali Mazi Paparkan Empat Capaian AMAN Selama 3 Tahun Terakhir

“Kembangkan dan dayagunakan seluruh potensi PNS yang dimiliki dengan tetap menjalankan prinsip birokrasi yang responsif, adaptif, fleksibel, tepat dan akurat, namun taat asas,” pesan Gubernur.

Kedua, kata Gubernur, senantiasa memelihara pola hubungan kerja yang harmonis, baik di lingkungan internal pemerintah kabupaten, maupun dengan mitra kerja seperti DPRD, Forkopimda, instansi vertikal kementerian/lembaga, dan elemen terkait lainnya, dalam rangka kelancaran tugas pembangunan dan pemerintahan.

Gubernur Sultra Ali Mazi berharap meskipun kewenangan Plh Bupati tidak sebesar kewenangan kepala daerah, akan tetapi sesungguhnya berperan sangat penting dalam memastikan situasi dan kondisi pemerintahan tetap berjalan tertib dan harmonis.

“Saya minta kepada saudara yang ditunjuk sebagai Plh Bupati dapat menghayati peran dan fungsinya, sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat memberikan kontribusi yang baik untuk lebih mendinamiskan organisasi pemerintah di daerah saudara,” tegas Gubernur.

BACA JUGA:   Pilkada Probolinggo, Dua Nama Dirumorkan Berhelat Rebut Kursi Bupati

Selain harus mampu mengemban seluruh aktifitas maupun tugas-tugas administratif, Plh Bupati juga harus terus berkoordinasi dan berkomunikasi secara produktif kepada seluruh institusi, baik internal maupun eksternal.

Seperti diketahui, Kabupaten Konkep, Butur, dan Koltim merupakan tiga dari tujuh daerah di Sultra yang menggelar pilkada serentak tahun 2020. Namun hingga berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati di tiga daerah tersebut per 17 Februari 2021, belum ada pelantikan bupati dan wakil bupati definitif.

Demi menghindari terjadinya kekosongan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tiga daerah tersebut, kementerian dalam negeri mengeluarkan surat bernomor 120/736/OTDA tanggal 3 Februari 2021 perihal Penugasan Pelaksana Harian Kepala Daerah.

Atas dasar itu, Gubernur Sultra kemudian mengeluarkan surat perihal Penunjukan Sekda sebagai Plh Bupati di masing-masing daerah tersebut, yakni Nomor: 133.74/643 untuk Plh Bupati Butur, Nomor: 133.74/644 untuk Plh Bupati Konkep, dan Nomor: 133.74/645 untuk Plh Bupati Koltim.

BACA JUGA:   Kasus Positif COVID-19 Di Kendari Menurun Signifikan

Dijelaskan, penunjukan Sekda sebagai Plh Bupati merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Dsaerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pada ayat (3) dan (4) PP Nomor 49 Tahun 2008, dijelaskan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah, sampai dengan presiden mengangkat pejabat kepala daerah.

Dalam menjalankan tugas, Plh Bupati wajib melaporkannyakepada Gubernur. Ditegaskan, tugas dan kewenangan Plh sangat terbatas. Plh Bupati tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

M. Ridwan Badallah, S.Pd.,M.M

Share :

Baca Juga

Daerah

Pilwali Kendari, Maulana : Niat Ada, Restu Orang Tua Lebih Utama

Daerah

Sejak Pimpin Jember, Hendy Sudah Terima Tanggungan Utang Dari Pemerintah Sebelumnya

Daerah

Warga La Onti Serentak Golput

Daerah

Anton Timbang Kembali Pimpin IMI Sultra

Daerah

Ridwan : PPKM Akan Diberlakukan Efektif Di Kota Kendari

Daerah

Di Gelar Secara Virtual, Uji Kelayakan UPTD Layanan Penyiaran Dihadiri Kadis Kominfo Sultra Selaku Presentator

Daerah

Pilkada Konsel, Endang-Wahyu Umumkan Menang dari Tiga Rivalnya

Daerah

Wali Kota Kendari Luncurkan Alat Transaksi Jual Beli Petani