Home / Ekonomi

Sabtu, 30 Januari 2021 - 11:42 WIB

Beredar Isu Pajak Baru, Mentri Sry Mulyani : Tidak Ada Pungutan Pajak Baru untuk Pulsa dan Token Listrik

ASUMSIRAKYAT.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani, tampak geram terkait kesalahpahaman masyarakat dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher.

Ia menegaskan, bahwa” tidak ada pungutan pajak baru untuk pembelian pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher. Sebab aturan tersebut tidak berpengaruh pada harga produk-produk tersebut.

“Ketentuan tersebut TIDAK BERPENGARUH TERHADAP HARGA PULSA /KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCHER,” tulis Sri Mulyani dalam akun instagram @smindrawati, Jakarta, Sabtu (30/1).

BACA JUGA:   Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, Gus AMI : Jadi Harapan Baru Bagi Bangsa

Kata dia, selama ini PPN dan PPh dari produk pulsa atau kartu perdana, token listrik dan voucher sudah dilakukan. Sehingga tidak akan ada lagi pungutan dari pajak untuk produk tersebut.

“JADI TIDAK ADA PUNGUTAN PAJAK BARU UNTUK PULSA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCHER,” kata dia.

Ketentuan tersebut pun bertujuan untuk menyederhanakan pengenaan PPN dan PPH atas produk pulsa atau kartu perdana untuk memberikan kepastian hukum. Maka, distributor tingkat pengecer atau yang menjual langsung ke konsumen tidak perlu memungut PPN lagi.

“SEHINGGA DISTRIBUTOR TINGKAT PENGECER YANG MENJUAL KEPADA KONSUMEN AKHIR TIDAK PERLU MEMUNGUT PPN LAGI,” ujarnya

BACA JUGA:   Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, Gus AMI : Jadi Harapan Baru Bagi Bangsa

Begitu juga dengan token listrik. PPN tidak dikenakan atas nilai token, namun hanya dikenakan atas jasa penjualan atau komisi yang diterima agen penjual.

Sementara itu, untuk vocer, PPN tidak dikenakan atas nilai voucher. Alasanya, karena Voucher sebagai alat pembayaran setara dengan uang.

PPN yang dikenakan hanya untuk jasa penjualan atau pemasaran yang berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual.

Sri Mulyani mengatakan penjualan atau pembayaran agen token listrik dan voucher merupakan pajak dibuka bagi distributor atau agen yang dapat dikreditkan dalam SPT tahunannya. Sehingga dia membantah adanya pungutan pajak baru untuk pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher.

BACA JUGA:   Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, Gus AMI : Jadi Harapan Baru Bagi Bangsa

“JADI TIDAK BENAR ADA PUNGUTAN PAJAK BARU UNTUK PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCHER,” kata dia.

Lagi pula, kata dia, pajak yang dibayarkan negara akan digunakan kembali oleh masyarakat dan pembangunan.

“PAJAK YANG ANDA BAYAR JUGA KEMBALI UNTUK RAKYAT DAN PEMBANGUNAN,” kata dia.

Menurutnya, jika masyarakat merasa jengkel dengan praktik korupsi, maka semua pihak harus bekerja sama untuk mengatasinya.

“KALAU JENGKEL SAMA KORUPSI -MARI KITA BASMI BERSAMA..!”.

Sumber : Merdeka.com

Share :

Baca Juga

Ekonomi

BPS Umumkan Data Statistik Penduduk Indonesia 2020

Bisnis

Munas Kadin, Peserta Wajib Tes PCR

Bisnis

Kadin Komitmen Ciptakan Lapangan Kerja dan Kurangi Kemiskinan

Ekonomi

Jokowi Ingatkan Menterinya Agar Hati-hati dengan Kebijakan Impor Pangan

Bisnis

Kepala OJK Sultra : Selama Ini Kami Terus Memberikan Pelayanan Perlindungan Kepada Masyarakat

Asumsi Rakyat

Fintech P2PL Perluas Akses Pendanaan Bagi UMKM di Sultra

Bisnis

Tak Ada Lockdown, Wali Kota Kendari : Kota Siap Sukseskan Munas KadinĀ 

Ekonomi

Kepala BI Sultra : Pemanfaatan Nikel Daerah Mesti Berdampak Ke Masyarakat