Home / Nasional

Kamis, 17 Desember 2020 - 12:37 WIB

Disindir Jokowi, Jaksa Agung Siapkan Satgas Khusus Pelanggaran HAM

Ketgam:ilustrasi HAM

Ketgam:ilustrasi HAM

JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin berencana membentuk Satuan Tugas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat  di Indonesia.

Dilansir dari CNN Indonesia, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menuturkan bahwa pembentukan tim itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam peringantan hari Hak Asasi Manusia sedunia pada 10 Desember.

“Untuk melakukan mitigasi permasalahan, penyelesaian, penuntasan, serta rekomendasi penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat dan HAM Berat masa lalu,” kata Leonard melalui keterangan resmi.

BACA JUGA:   EDISI 31 Agustus 2021

Dia menjelaskan bahwa tim tersebut rencananya nanti akan berada di bawah kendali Wakil Jaksa Agung RI dan ditangani langsung oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, yang memiliki unit kerja Direktorat HAM Berat.

Leonard menuturkan bahwa pembentukan tim itu juga dilakukan agar penanganan kasus HAM Berat tak berlarut.

“Dalam rangka penyelesaian dan penuntasan perkara pelanggaran HAM Berat dan hasilnya dapat diterima dengan baik oleh semua pihak serta tidak berlarut-larut,” ucap dia.

BACA JUGA:   Presiden Jokowi Optimis Indonesia Akan Terus Mencetak Atlet Berprestasi

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyentil Kejaksaan Agung agar memegang komitmen untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Kejaksaan diminta melanjutkan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang masih terbengkalai.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam acara peresmian pembukaan rapat kerja Kejaksaan di Istana Negara, Senin (14/12).

“Komitmen penuntasan masalah HAM masa lalu harus terus dilanjutkan, kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu,” kata Jokowi dalam sambutannya.

BACA JUGA:   BUMN Tidak Banyak Berkontribusi Bagi Negara

Dalam Peringatan Hari HAM Sedunia 2020, Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Mahfud menerangkan ada 12 kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum menemukan titik temu. Dia menyebut penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia berjalan lamban karena proses pengambilan keputusan yang tak lagi tersentralisasi.

(*Bang Kune/Asumsirakyat.id)

Share :

Baca Juga

Nasional

Intruksi Seluruh Kanwil, Menag : Shalat Idul Adha Di Rumah Masing-Masing

Asumsi Rakyat

Muncul Petisi Meminta Ketua KPK Diberhentikan

Nasional

Politisi PKS Anggap Polri Tak Pertimbangkan Ketika Tetapkan HRS Sebagai Tersangka

Nasional

PPKM Level 4 Dilanjutkan dengan Penyesuaian di Sejumlah Sektor

Hukum

Inilah Sosok Lawan Main Gissel di Video 19 Menit
Konferensi Pers Dewan Pengawas Kinerja KPK (Ahmad/asumsirakyat.id)

Nasional

Setahun Terbentuk, Ini Besaran Anggaran Dewan Pengawas KPK 2020

Nasional

Presiden Jokowi Ucapakan Selamat Hari Lahir NU 95

Ekonomi

Tolak Bea Materai 10 Ribu, Investor Lakukan Hal Ini