Home / Daerah / Hukum

Rabu, 10 Februari 2021 - 02:56 WIB

Gramat Sultra harap Kapolda Sultra Segera Menuntaskan Soal Tambang di Konut Yang Diduga Ilegal

Kismanto, Koordinator Gerakan Anti Mafia Tambang

Kismanto, Koordinator Gerakan Anti Mafia Tambang

ASUMSIRAKYAT.ID – Gerakan Anti Mafia Tambang atau Gramat Sulawesi Tenggara (Sultra), berharap agar Kapolda Sultra agar segera menuntaskan  aktivitas tiga (3) Perusahaan Pertambangan yang diduga merusak lingkungan dalam Kawasan Hutan Lindung  dan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Konawe Utara.

Dalam rilis yang diterima asumsirakyat.id Selasa, (9/2/2021), Kismanto selaku koordinator Gramat Sultra mengungkapkan, perusahaan yang diduga merusak lingkungan itu, rupanya tidak mengatongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya, kata dia, PT. Dwimitra Multiguna Sejahtera (PT. DMS), PT. Binanga Hartama Raya (PT. BHR), dan PT. Celebes Pasific Minerals (PT. CPM).

BACA JUGA:   Disdukcapil Kendari Gerak Cepat Gelar Rekam KTP-el Dan KIA Warga

“PT. DMS telah merambah dan merusak lingkungan dalam kawasan hutan lindung di Desa Belalo Kecamatan Lasolo pada saat melakukan penambangan ore nikel dan membuat jalan holing yang menghubungkan terminal khusus (jetty). Kemudian PT. BHR telah menambang ore nikel dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kepulauan,” ungkap Kismanto

“Sedangkan PT. CPM melakukan aktivitas pertambangan dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo Kepulauan tanpa mengantongi IUP. Padahal IUP PT. CPM telah dicabut dari tahun 2017 sesuai yang terterah pada Lampiran Pengumuman Menteri ESDM RI Nomor 1658.Pm/04/DJB/2016 dan Lampiran Pengumuman Kementrian ESDM RI Nomor 1587.Pm/04/DJB/2017 Tentang Penetapan IUP Clear and Clean Ke-duapuluh Lima, Pembatalan C&C, dan Daftar IUP yang telah dicabut oleh Penerbit Izin,” tambahnya.

BACA JUGA:   Namanya Dirumorkan Jadi Calon Bupati Kolaka, Begini Tanggapan Sekda Sultra

Atas dasar tersebut, mereka  meminta agar Direktur Perusahaan tersebut bisa secepatnya diproses dan dijerat sesuai Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BACA JUGA:   Kuasa Hukum Sebut Ada 3 Tersangka Korupsi di Instansi Satpol PP Konkep

Disamping melanggar kedua Undang-Undang tersebut, kata dia, pertambangan illegal yang dilakukan PT. CPM dapat juga dijerat dengan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Laporan : Redaksi

Share :

Baca Juga

Hukum

Inilah Sosok Lawan Main Gissel di Video 19 Menit

Daerah

Kadis Kominfo Sultra Minta AMSI Membendung Informasi Bersifat Deskruktif

Daerah

Usung Moderasi Beragama, ESENSI Sulbar Hadirkan Pemuka Agama

Hukum

Kajati Sultra Kukuhkan Lima Pejabat Baru di Lingkup Kantor

Hukum

Jokowi Minta Agar UU ITE Direvisi, Berikut Faktornya!

Daerah

Pemkab Konawe Buka Peluang P3K Untuk Guru

Asumsi Rakyat

Dirgahayu Konkep Ke-8 Tahun, “Wawonii Bayang-bayang di Masa Depan”

Asumsi Rakyat

Benderanya Dibakar, Panitia Lokal Kadin : Boleh Demo Tapi Jangan Bakar Atribut