Home / Nasional

Kamis, 25 Februari 2021 - 19:47 WIB

Ini Alasan KSPI Tolak PP Turunan Ciptaker

Ketua KSPI saat menggelar konferensi pers (Dok : Muh. Rifky)

Ketua KSPI saat menggelar konferensi pers (Dok : Muh. Rifky)

ASUMSIRAKYAT.ID – Ketua  Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam komferensi persnya pada, (25/2/2021)  menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tentang Tenaga Kerja Asing.

Alasanya, kata Said, karena mempekerjakan buruh kasar yang merupakan tenaga kerja asing (TKA) adalah perbuatan melanggar Undang-Undang Dasar 1945.

“Kenapa KSPI tidak setuju buruh kasar TKA, khususnya TKA China buruh kasarnya masuk ke Indonesia? Karena mengancam lapangan pekerjaan orang Indonesia. Padahal, konstitusi kita pada UUD 1945 mengatakan, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. (Ini) melanggar UUD 1945,” ujar Said

BACA JUGA:   Presiden Jokowi Terbitkan Aturan Mengenai Perlindungan Anak Dalam Proses Hukum

Penolakan mereka diberlakukan pada 4 PP turunan di klaster Ketenagakerjaan, yakni PP 34, 35, 36, dan 37 tahun 2021. Dokumen gugatannya pun telah  telah serahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya meminta agar pemberlakuan 4 PP turunan ini ditunda oleh Presiden Jokowi atau Joko Widodo. Memang ada yang disebut Rancangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam PP Nomor 34 2021 turunan UU Cipta Kerja, tetapi di situ sifatnya pengesahan administrasi, tetapi kalau surat izin tertulis Menteri Ketenagakerjaan itu berbeda, maka disini alat kontrolnya jadi hilang. Dan dengan alat kontrol menggunakan surat izin menteri tenaga kerja saja sudah ditemukan sejumlah penyelewengan,” pinta Ketua KSPI itu (25/2) saat Konferensi Virtual.

BACA JUGA:   Menag : Selama PPKM, Tidak Ada Lagi Penutupan Rumah Ibadah

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta Pak Jokowi, agar 4 PP yang telah ditandatangani itu, untuk ditunda pemberlakuannya.

“Saya meminta agar pemberlakuan 4 PP tersebut ditunda setidaknya sampai pandemi Covid-19 berakhir. Mari kita cari solusi bersama, atau setidaknya sambil menunggu sampai keputusan Mahkamah Konstitusi keluar, karena saat ini sedang diuji,” harapnya

Selain ke Presiden, Said juga meminta kepada DPR untuk memanggil menteri-menteri terkait, khususnya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Ingat, KSPI tidak akan tinggal diam, dan masih akan menempuh jalur hukum, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi sampai selesai.

BACA JUGA:   Pemda Se-Indonesia Disurati Kemensos, Minta Data Anak Ditinggal Orang Tua Karena Pandemi

Jika 4 PP ini tidak berhasil dibatalkan, Said mengungkapkan, pihakya akan menggugat ke Mahkamah Agung.

Hanya saja tak mungkin langsung ke Mahkamah Agung (MA) jika belum selesai di MK.

“Tapi kan enggak mungkin Mahkamah Agung akan mengabulkan uji materi 4 PP ini kalau Mahkamah Konstitusi belum selesai”.

Ia juga mengatakan jika dalam waktu dekat mereka akan menggelar aksi protes terhadap PP  yang telah ditetapkan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Laporan : Muh. Rifky

Share :

Baca Juga

Nasional

Ridwan Bae Soalkan Kelayakan Usia Pesawat Di atas 20 Tahun

Kesehatan

Ahli Wabah UI Sebut Data Covid-19 Tidak Sesuai Dengan Realita

Nasional

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Maksimalkan PPKM Mikro dan Kawal Pemulihan Ekonomi

Nasional

Pemda Se-Indonesia Disurati Kemensos, Minta Data Anak Ditinggal Orang Tua Karena Pandemi

Asumsi Rakyat

Nurdin Abdullah Tak Terima Dituduh Korupsi, Tantang Pembuktian di Pengadilan!!

Hukum

Inilah Sosok Lawan Main Gissel di Video 19 Menit

Artis

Gisel Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus 19 Detik

Nasional

Gus AMI : Bersama Sukseskan Vaksinasi