Home / Daerah

Kamis, 10 Juni 2021 - 18:47 WIB

Ini Alasan Pemkot Kendari Tarik Kembali Raperda

Wali Kota Kendari H. Sulkarnain K bersama Ketua DPRD Sultra saat di ruangan Paripurna Dewan Kota Kendari (Dok : Ist)

Wali Kota Kendari H. Sulkarnain K bersama Ketua DPRD Sultra saat di ruangan Paripurna Dewan Kota Kendari (Dok : Ist)

ASUMSIRAKYAT – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah I Central Bussines Distrik (CBD) teluk Kendari tahun 2020 – 2040 telah di Tarik kembali, setelah penandatanganan berita acara dan penyerahan kembali Raperda tersebut di Gedung Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Rabu (9/6/2021).

Dalam Paripurna tersebut, Wali Kota Kendari H. Sulkarnain Kadir menjelaskan, alasannya menarik Raperda tersebut. Kata dia, berkaitan dengan adanya UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

“Sehingga pemerintah melalui Peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2021 tentang penyelengaraan penataan ruang dalam pasal 85 ayat satu huruf D menegaskan bahwa penetapan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang oleh bupati/walikota terlebih dahulu mesti mendapatkan persetujuan substansi oleh menteri terkait,” papar Wali Kota.

BACA JUGA:   DPRD Kendari Respon Aduan Masyarakat Soal Jalan Dengan Kunjungan Langsung

Wali Kota juga mengungkapkan jika tata ruang cukup dengan Peraturan Kepala Daerah. Padahal ini sudah rampung di DPRD, tapi kami sepakati bahwa ini ditarik kembali dan nanti ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah.

Politisi PKS itu juga menuturkan, bahwa rencana tersebut tidak mengurangi substansi yang dimiliki oleh DPRD Kota Kendari Untuk terus mengawasi dan memastikan seluruh wilayah Kota Kendari dibangun berdasarkan acuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BACA JUGA:   Ratusan Karyawan Hotel di Kendari Ikuti Vaknisasi Massal

“Langkah kita ini, langkah yang sangat baik, hanya saja menyesuaikan dengan peraturan pemerintah dan UU yang sudah disebutkan tadi maka hal ini kita lakukan,” ujarnya.

Menurutnya, apa yang telah dilakukan itu menunjukkan bahwa responsivitas, kinerja dan kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari sangat progressive, sehingga bisa melampaui daerah-daerah lain yang bahkan perencanaannya pun belum diajukan dan belum dibahas di DPRD.

BACA JUGA:   Harlah Kota Kendari, Wali Kota Gelar Bagi Sembako

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kendari H. Subhan mengatakan bahwa, Raperda tersebut sudah finish namun karena aturan maka diserahkan kembali ke Pemkot Kendari.

“Walaupun ini sudah diserahkan kembali ke pemerintah kota, tetapi ada catatan dan masukan dari DPRD yang menjadi bagian untuk menyempurnakan perwali atau peraturan pemerintah kota,” ujar Subhan.

Untuk diketahui, CBD Teluk Kendari merupakan rancangan pembangunan yang difungsikan untuk mendapatkan manfaat untuk perkembangan yang ada, tetapi tidak menghilangkan fungsi hutan mangrove dalam memadukan lingkungan dengan perkembangan sebuah kota.

Laporan : Rinaldi

Share :

Baca Juga

Daerah

Pilkada Buton Utara, Paslon 01 Unggul Suara Kalahkan Petahana

Daerah

Harlah Kota Kendari, Wali Kota Gelar Bagi Sembako

Daerah

Tak Terima Sertifikat Tanah disalahgunakan, Lelaki ini Masukkan Laporan ke Polres Kolut

Daerah

Update Covid-19, Klaster Terbaru bertambah 27 Orang

Daerah

Ketua PMII Sultra : Pemprov Segera Laksanakan Edukasi Program Vaksinasi Serta Libatkan Semua Pihak

Asumsi Rakyat

Demi Kesejahteraan Rakyat, Sekda Prov. Sultra Bakal Tingkatkan Pelayanan Publik

Daerah

Erwin Ingin Buktikan Jika Gagasan Anak Desa Tak Boleh Dipandang Remeh

Daerah

Penuhi Permintaan Fogging, ASR Bergerak Cepat