Home / Nasional

Minggu, 13 Desember 2020 - 15:24 WIB

Jokowi Lindungi Masyarakat Hukum Harus Ditegakan

Ketgam: Presiden RI Joko Widodo saat selesai olaraga pagi di halaman  istana (foto istimewa)

Ketgam: Presiden RI Joko Widodo saat selesai olaraga pagi di halaman istana (foto istimewa)

 

JAKARTA – Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dikutip dari Gananews, Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya menanggapi peristiwa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini, yaitu tewasnya 4 orang warga Sigi dan 6 orang anggota Front Pembela Islam (FPI) Minggu, 13 Desember 2020.

Jokowi menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut secara adil.

BACA JUGA:   [OPINI] #SAVE Perempuan Jember, Sahkan RUU PKS

“Saya tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara.

Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil.

Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya,” ujar Presiden Joko Widodo usai berolahraga sepeda di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu 13 Desember 2020 Pagi.

BACA JUGA:   Pemda Se-Indonesia Disurati Kemensos, Minta Data Anak Ditinggal Orang Tua Karena Pandemi

Berdasarkan hal itu, masyarakat tidak diperbolehkan untuk bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi bila perbuatannya itu sampai membahayakan bangsa dan negara. Aparat hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikitpun dalam melakukan penegakan.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, Presiden mengingatkan aparat penegak hukum pun harus mengikuti aturan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur.

“Jika terdapat perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum,” kata Presiden.

BACA JUGA:   KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan Harta Kekayaan

Mekanisme hukum telah mengatur sejumlah prosedur hingga proses peradilan dengan keputusannya yang harus dihargai. Apabila memerlukan keterlibatan lembaga independen, maka Indonesia juga memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di mana masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya.

“Kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia,” tandasnya.

(*Bang Kune/Asumsirakyat.id)

Share :

Baca Juga

Nasional

Hasil Swab Test Habib Rizieq Belum Jelas, Positif Atau Negatif?

Nasional

Silahturahim ke Peserta KIP UHO, Aminuddin Ma’ruf Serahkan Rekening ke Penerima

Nasional

Ini Dia Bantuan Pemerintah Yang Diperpanjang Sampai 2021

Asumsi Rakyat

GP Ansor Sultra Dorong MUI Keluarkan Fatwa Pelarangan Game Online

Bisnis

Kadin Komitmen Ciptakan Lapangan Kerja dan Kurangi Kemiskinan

Nasional

Intruksi Seluruh Kanwil, Menag : Shalat Idul Adha Di Rumah Masing-Masing

Kesehatan

Hari Bidan, Ketua DPR : Peran dan Dedikasi Tiada Henti

Asumsi Rakyat

Dugaan Jual Beli Jabatan, DPR Bakal Panggil Mendes