Home / Ekonomi / Nasional

Selasa, 22 Desember 2020 - 18:18 WIB

Kemenkeu Prediksi Bansos Covid-19 Turunkan Angka Kemiskinan

JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengklaim kucuran dana perlindungan sosial di program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berhasil menekan tingkat kemiskinan di tengah pandemi virus corona atau covid-19. Proyeksinya, tingkat kemiskinan hanya mencapai 8,99 persen pada tahun ini.

Dilansir dari CNNIndonesia.com, Suahasil mengatakan klaim ini muncul dari hasil studi Kementerian Keuangan. Dalam studi tersebut dinyatakan bahwa laju kemiskinan berhasil diteken dengan banyaknya program perlindungan sosial di era pandemi.

“Studi Kemenkeu, perlindungan sosial menekan laju kemiskinan ke 8,99 persen dari seharusnya bertambah ke 10,96 persen karena pandemi covid-19,” ucap Suahasil dalam konferensi pers virtual APBN KiTa edisi Desember 2020, Senin 21 Desember 2020.

BACA JUGA:   Bapenda Kendari : PAD Kendari Meningkat Di Tiga Sektor

Menurutnya, hasil studi ini muncul karena target penyaluran dana perlindungan sosial memang menyasar 40 persen kalangan masyarakat terbawah, yaitu mereka yang terdaftar menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari sejumlah program bantuan sosial (bansos) pemerintah.

Perlindungan sosial itu mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bansos Sembako Jabodetabek dan non-Jabodetabek, Bansos Tunai, dan lainnya. Selain itu, juga menyasar para pekerja terdampak dan tenaga pendidik.

BACA JUGA:   Perlunya Digalakkan Budaya Baca Bagi Remaja

“Dana ini bertujuan memberikan dukungan daya beli untuk menekan laju peningkatan kemiskinan serta mendorong konsumsi masyarakat,” tuturnya.

Hasil ini juga terlihat dari realisasi penyaluran dana perlindungan sosial di PEN yang sudah mencapai Rp217,16 triliun. Realisasinya mencapai 94,33 persen dari pagu Rp230,21 triliun.

Rinciannya, dana perlindungan sosial diberikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) ke 10 juta KPM, bantuan beras ke 10 juta KPM, Bantuan Sembako Jabodetabek ke 1,9 juta KPM, dan Bantuan Sembako Non-Jabodetabek 9,2 juta KPM.

BACA JUGA:   Menag : Selama PPKM, Tidak Ada Lagi Penutupan Rumah Ibadah

Lalu, diberikan berupa Bantuan Subsidi Upah ke 12,4 juta pekerja dan 1,5 juta guru honorer, Kartu Sembako ke 19,4 juta KPM, Bantuan Tunai Sembako Non-PKH 9 juta KPM, Kartu Prakerja ke 5,6 juta peserta, 31,6 juta pelanggan rumah tangga serta UMKM yang mendapat diskon dan gratis listrik, dan BLT Dana Desa ke 8 juta penerima.

(*Din/Asumsirakyat.id)

Share :

Baca Juga

Nasional

Jangan Lupakan Hak Rakyat Saat PPKM Diperpanjang

Nasional

Jika Kudeta Berhasil, Demokrat Khawatir Tak Bisa Ikut Pemilu 2024

Nasional

PBNU Tidak Sepakat Soal Rencana Investasi Miras

Ekonomi

BI Sultra Bakal Lakukan Pengembangan Kawasan Pariwisata

Nasional

Menkes: Vaksin Merah Putih Baru Bisa Digunakan Tahun 2022

Nasional

Puluhan Ribu Buruh KSPI Bakal Demo Minta 1000 Perusahaan Ditutup

Daerah

Kemnaker Gelar Halal Bi Halal Virtual Bersama Menaker RI

Asumsi Rakyat

KPK Minta Inspektorat Aktif Mengwasi Keuangan Desa