Home / Nasional

Kamis, 9 September 2021 - 19:06 WIB

KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan Harta Kekayaan

Komisi Pembrantasan Korupsi  (KPK)

Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK)

ASUMSIRAKYAT – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengajak penyelenggara negara agar membuat dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan (LHK) kepada pihaknya yakni, KPK.

Menurutnya, penyelenggara Negara wajib memberikan keterangan mengenai harta kekayaannya. Hal itu ia tegaskan dalam webinar bertajuk “Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat?” 7 September 2021 lalu.

“Penyelenggara Negara wajib memberikan laporan harta kekayaan baik sebelum selama dan setelah menduduki jabatan,” tegas Firli, dikutip media ini dalam siaran youtube KPK (9/9).

Tujuan penyampaian LHKPN, menurut Firli agar penyelenggara negara tidak melakukan praktik korupsi, sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

“Tanggung jawab kepada yang telah memilih kita, dan kita tunjukan kita sebagai warga Negara yang punya komitmen dalam memberantas korupsi serta tidak ramah dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” jelas Firli.

BACA JUGA:   PAN Nilai Demokrasi Indonesia Perlu Didiskusikan Kembali

Tayangan resmi KPK tersebut juga terlihat mengadirkan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Peneliti Formappi Lucius Karus.

Dalam diskusi online itu juga, terungkap berbagai hal diantaranya target KPK agar penyelenggaran negara menyampaikan LKHPN secara akurat di tahun 2021. KPK menemukan sekitar 95% penyampaian LHKPN secara umum tidak akurat.

“Artinya cukup banyak harta yang tidak dilaporkan, baik itu tanah, bangunan, rekening bank, maupun investasi lain. Inilah kenapa akurasi ingin kita dorong lebih maju, karena semakin tinggi kepatuhan, maka akurasi harus menjadi fokus KPK ke depan,” jelas Pahala.

BACA JUGA:   Cipayung Plus Sultra Akan Minta Kapolda Sultra Dicopot

Pahala melanjutkan, temuan ini merupakan hasil pemeriksaan pada sistem LHKPN yang bernama Simpedal, yaitu sistem keuangan yang dibangun KPK bersama bank yang dapat memantau keuangan, asuransi dan bursa.

“Selain itu kita juga bisa mengecek sertifikat dengan BPN, juga Samsat di daerah. Saat ini KPK lebih aktif dengan beberapa stakeholders untuk melakukan check balance dalam mengecek harta seseorang,” ujar Pahala tegas.

Hal lain yang mengemuka dalam diskusi adalah tren usia penyelenggara negara dalam menyampaikan LHKPN. Dari data kategori usia penyelenggara negara yang menyampaikan LHKPN terjadi peningkatan dimana penyelenggara negara dengan umur di bawah 40 tahun lebih patuh melaporkan, sementara semakin tua usia penyelenggara negara semakin sulit untuk melaporkan.

BACA JUGA:   Kakanwil Kemenag Sultra Harap Guru Dapat Beradaptasi Dengan Teknologi

Dengan ditargetkannya akurasi LHKPN mulai 2021, saat laporan tidak lengkap maka KPK tidak akan menerima laporan tersebut.

“Kita bicara akurasi. Laporan tidak lengkap bisa juga lampirannya tidak pas, atau nilainya tidak benar, tidak akurat, dan ini akan kita komunikasikan dengan yang bersangkutan. Jika surat kuasa tentang anak atau istri tidak dilampirkan, kami anggap tidak dapat diterima,” tutupnya.

Penulis : Muh. Rifky

Share :

Baca Juga

Hukum

Raker Kejari, Jokowi; Lembaga Ini Harus Bersih dari Praktik Korupsi

Asumsi Rakyat

Nurdin Abdullah Tak Terima Dituduh Korupsi, Tantang Pembuktian di Pengadilan!!

Nasional

FPI Dibubarkan, 7 Orang Diamankan Bersamaan Saat Polisi Copoti Atribut

Nasional

Pilkada Serentak 2020 KPU Siapkan APD Habiskan Dana 586,Miliyar

Nasional

Anak Bangsa Mesti Dapat Pendidikan Sejak Dini

Ekonomi

Masih Pandemi Corona, Rizal Ramli; Pemerintah harusnya Jangan dulu Berproyek

Nasional

Pesawat, masih jadi moda transportasi ter Aman

Nasional

Epidemiolog UI Sebut Penanganan Pandemi Covid RI Terganggu Data Buruk