Home / Asumsi Rakyat

Minggu, 25 Juli 2021 - 13:17 WIB

Laporkan Haris Pertama, Ketua KNPI Sultra Soroti Pelaporan Kuasa Hukum Yusmin di Polda

Tampak Muhammad Amsar Ketua KNPI Sultra menggunakan peci berwarna hitam (Dok : Ist)

Tampak Muhammad Amsar Ketua KNPI Sultra menggunakan peci berwarna hitam (Dok : Ist)

ASUMSIRAKYAT – Beredar kabar bahwa Kuasa Hukum Yusmin, mantan Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaporkan Ketua DPP KNPI versi Haris Pertama ke Direktorat Kriminal Khusus (Dir Krimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sultra pada Selasa 29/6 yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya.

View this post on Instagram

A post shared by Haris Pertama (@harispertama)

Pelaporan tersebut terkait postingan di Instagram milik Haris Pertama yang pada substansinya mendorong agar aparat penegak hukum melakukan penangkapan terhadap Yusmin sebagaimana statusnya sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pertambangan.

View this post on Instagram

A post shared by Haris Pertama (@harispertama)

Menanggapi laporan itu, Ketua DPD KNPI Sultra, Muhammad Amsar mengatakan jika pelaporan tersebut merupakan bentuk tindakan prematur. Ia menganggap bahwa laporan tersebut tidak dikaji secara hukum. Argumentasi itu ia dasarkan pada adanya SKB Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) U yang menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam memproses laporan.

“Mereka mungkin lupa jikalau telah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal-Pasal tertentu dalam UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang UU ITE. Dalam hal fakta yang dituduhkan berupa perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka harus dibuktikan dulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik itu,” kata Amsar dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Minggu (25/7/2021).

Menurut Amsar, dalam SKB yang dirincikan,  muatan pencemaran nama baik tersebut merujuk pada ketentuan dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Pencemaran itu diartikan sebagai delik menyerang kehormatan atau menuduh seseorang dengan hal yang tidak benar. Sehingga, sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan maka harus dibuktikan terlebih dahulu kebenaran dari suatu informasi yang disebarkan.

Lanjut Amsar,  pelaporan tersebut akan menjadi senjata makan tuan. Sebab pandang dia, postingan Ketua DPP KNPI Haris Pertama sudah terukur secara hukum, karena kontennya berupa hasil evaluasi atau berupa kenyataan.

“Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Jadi, jika itu kenyataan pada nantinya maka ini bukan pidana. Makanya nanti jika Yusmin divonis penjara, maka tidak menutup kemungkinan akan dilapor balik. Jadi, seperti senjata makan tuan,” ungkap Amsar.

Lebih lanjut, Amsar menyarankan agar Yusmin fokus saja pada proses hukum yang dijalani. Adapun postingan dari Ketua DPP KNPI merupakan sikap zero tolerance terhadap perbuatan korupsi, sebagaimana kultur ini harus dihidupkan di kalangan pemuda sebagai garda terdepan bangsa.

“Kami pemuda Indonesia harus menumbuhkan semangat perang terhadap korupsi, zero tolerance sikapnya. Itu yang dicontohkan oleh Ketua DPP KNPI Haris Pertama. Fokus saja ke proses hukum yang ia jalani. Janganlah grasa-grusu,” pungkas Amsar.

Sebelumnya, kemarin (24/7) Wakil ketua DPP KNPI Giofedi mengaku janggal karena surat tersebut diantarkan oleh seorang yang diduga oknum TNI.

“Yang menjadi kurir surat adalah oknum TNI, bukan oleh anggota Tipidsiber Dirkrimsus Polda Sultra. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 13 Perkap 14/2012,” ujar Giofedi dikutip dari RMOL.id

Atas dasar itu, DPP KNPI meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menertibkan anggotanya yang diduga “main mata” dengan pelapor atas nama Yusmin yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Tinggi Sultra sejak 28 Juni 2021.

“Karena agak lucu, seorang yang sudah ditahan dapat membuat laporan polisi,” tandasnya.

pmr/ar

BACA JUGA:   PMII DAN TANTANGAN PERUBAHAN

Share :

Baca Juga

Asumsi Rakyat

Dikabarkan Data 10 Kementerian Dibobol Hacker China, Polri : Masih Aman

Asumsi Rakyat

Sebelum Ditangkap KPK, Begini Pesan Nurdin Abdullah  Kepala 11 Daerah

Asumsi Rakyat

Berdayakan Alumni, Kepala BLK Kendari Akan Kirim Mereka Ke Jepang

Aspirasi

Lakpesdam PWNU Sultra Harap Muktamar NU Tahun Ini Terlaksana Dengan Patuh Prokes

Asumsi Rakyat

Buruh Akan Gelar Aksi Besar-besaran Menolak UU Ciptaker

Asumsi Rakyat

Permohonan Ewako Ditolak, MK Putuskan Pasangan Suara Pimpin Konsel

Asumsi Rakyat

Tolak PPKM, Pendemo : Tidak Ada Manfaatnya Untuk Rakyat

Asumsi Rakyat

Tahun Ini, Pemerintah Izinkan Tarwih Berjamaah