Home / Kolom Asumsi

Sabtu, 2 Januari 2021 - 13:42 WIB

Menelisik Keseriusan Pemda Konawe Dalam Menyejahterakan Buruh Pada Tahun 2021

Sandi, S.T. ( Plt. Ketua Cabang GP ANSOR Konawe )

Sandi, S.T. ( Plt. Ketua Cabang GP ANSOR Konawe )


KONAWE – Hadirnya perusahaan di suatu daerah sering menjadi polemik di berbagai bidang, mulai dari lingkungan, hingga kehidupan sosial dapat memberi pengaruh tersendiri di masing-masing lini kehidupan. Namun, tentunya kita berharap dengan hadirnya suatu perusahaan atau investasi di suatu daerah bisa lebih memberi manfaat ketimbang mudharat. Sebagai contoh, hadirnya mega Industri PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT. Obsidian Stainless Stell (OSS) di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe.

Kehadiran perusahaan multi nasional asal Tiongkok ini tidak bisa kita pungkiri memberi secercah harapan terhadap pembangunan di daerah yang sebelumnya masuk dalam kawasan daerah tertinggal ini. Namun, disisi lain juga tidak bisa diabaikan terhadap persoalan yang kerap timbul di internal perusahaan ini, salah satunya terkait kesejahteraan para buruh yang bekerja di pabrik tersebut. Berbicara kesejahteraan berarti tidak lepas dari upah yang diterima oleh para buruh, baru-baru ini bahkan bangsa ini dihebohkan dengan gerakan yang awalnya hanya menuntut kenaikan upah oleh para buruh yang bekerja diperusahaan tersebut, justru berubah menjadi aksi kerusuhan yang membuat puluhan aset VDNI dibakar oleh massa.

BACA JUGA:   Penuhi Permintaan Fogging, ASR Bergerak Cepat

Serikat buruh/tenaga kerja dan para buruh melakukan aksi unjuk rasa dengan membawa dua poin tuntutan : Pertama, Mempertanyakan kejelasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pekerja (karyawan) PT VDNI, karena sudah banyak pekerja atau buruh di PT VDNI yang jangka waktu bekerjanya hingga lebih dari 36 bulan atau 3 tahun , namun sampai hari ini belum ada kejelasan statusnya menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Kedua, Menuntut kenaikan upah bagi pekerja atau buruh yang sudah lebih dari satu tahun bekerja, karena kami lihat selama ini sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 42.

Kini, kedua poin tuntutan itu menjadi samar-samar atau tidak jelas ujungnya, meskipun pihak manajemen perusahaan serta pemerintah daerah telah mengadakan pertemuan. Sehingga timbul pertanyaan, Siapa pihak yang dapat menjamin bahwa buruh akan sejahtera melalui upah yang lebih layak di Tahun ini atau bahkan tahun depan, lima tahun mendatang atau sepuluh tahun mendatang? Tentu tidak ada!

BACA JUGA:   Bentrok Di Konawe, 4 Rumah & 8 Motor Ludes Terbakar

Disisi lain, pemerintah daerah selaku fasilitator antara buruh dan investor tidak boleh tutup mata akan persoalan yang terjadi. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret yang tegas, misalnya segera membentuk Dewan Pengupahan agar di kemudian hari persoalan unjuk rasa terkait pengupahan buruh di industri ini tidak lagi berakhir ricuh seperti sebelumnya.

Pemerintah daerah Kabupaten Konawe harus segera membentuk Dewan Pengupahan kabupaten sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 98 tentang Ketenagakerjaan serta berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan yang akan menjadi kontrol agar kejadian serupa tidak akan kembali menimbulkan polemik dimasa mendatang dan yang juga harusnya menjadi perhatian semua pihak bahwa didalam Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 88 C Ayat 5 mengatakan bahwa Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.

Tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa sampai hari ini tidak adanya Dewan Pengupahan di Kabupaten Konawe karena terkendala anggaran seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Konawe, Ir. Joni Pisi beberapa waktu yang lalu.

BACA JUGA:   Bentrok Di Konawe, 4 Rumah & 8 Motor Ludes Terbakar

Padahal kita tahu Kabupaten Konawe merupakan salah satu daerah kawasan industri nasional yang akan berhubungan langsung dengan buruh atau tenaga kerja, lantas bagaimana kesejahteraan itu akan diraih jika Dewan Pengupahannya saja tidak ada?

Dengan demikian, dari total 1,4 Triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe yang baru-baru ini ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe kiranya ada sedikit yang disisihkan untuk membentuk dewan pengupahan Kabupaten Konawe, tetapi hal itu kembali lagi pada sampai dimana keseriusan pemerintah daerah dalam menyejahterakan para buruh? Mengutik kata Gus Dur “Biarlah waktu yang akan menjawabnya”.

(TIM/Asumsirakyat.id)



*****
*) Oleh : Sandi, S.T. ( Plt. Ketua Cabang GP Ansor Konawe )
*) Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis.
*) Kolom Opini ini terbuka untuk umum, dengan menuliskan opini maksimal 850 kata dan mengirimkan ke e-mail asumsirakyat@gmail.com, serta melampirkan foto, kontak dan riwayat diri secara singkat.

Share :

Baca Juga

Asumsi Rakyat

Memupuk Solidaritas Ditengah Wabah Pandemi

Kolom Asumsi

Sosok Perempuan Tangguh

E-Koran

E-Koran Edisi #8

Kolom Asumsi

Hari Pahlawan Jangan Hanya Sekedar Perayaan

Kolom Asumsi

Maklumat Bukan Sumber Hukum, Diktum Kapolri Multi Tafsir

Kolom Asumsi

Antara Vaksin Dan Selera

Kolom Asumsi

Pemuda Bangkit Berikan Hal Positif Untuk Bangsa

Kolom Asumsi

Mahasiswa dan Perannya