Home / Nasional

Kamis, 24 Desember 2020 - 12:19 WIB

Nilai Firli Di KPK Sektor Penindakan Bermasalah, Ini Alasan ICW

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KHA/ASUMSIRAKYAT)

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KHA/ASUMSIRAKYAT)

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sektor penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada satu tahun kepemimpinan Firli Bahuri mengalami masalah.

Dikutip dari CNNIndonesia.com, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan bidang penindakan memiliki sejumlah fungsi di antaranya sebagai pesan kuat dalam konteks pemberian efek jera kepada para pelaku korupsi.

“Selama kurun waktu satu tahun kepemimpinan Firli Bahuri, KPK menuai banyak problematika pada aspek penindakan,” kata Kurnia dalam agenda webinar ‘Evaluasi Satu Tahun KPK, Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi’, Rabu 23 Desember 2020.

Kurnia menyoroti kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi ciri khas penindakan KPK menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini KPK mencatatkan OTT sebanyak tujuh kali termasuk meringkus dua menteri Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

BACA JUGA:   Anggota Paskibraka Asal Sultra Resmi Dilantik Presiden RI

Jumlah itu masih jauh jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan 21 OTT, 2018 (30), 2017 (19), dan 2016 (17).

Ia juga menyoroti penyelesaian tunggakan perkara besar yang tak jelas penanganannya. Perkara yang dimaksud seperti korupsi e-KTP yang membuat rugi negara Rp2,3 Triliun dan kasus penerbitan surat keterangan lunas terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp4,58 Triliun.

Selain itu juga kasus pembangunan pusat pelatihan dan pendidikan olahraga di Hambalang dengan nilai kerugian keuangan negara Rp463 miliar dan kasus dana talangan atau bailout Bank Century dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp7,4 triliun.

“KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri praktis tidak menyentuh perkara-perkara besar yang selama ini menjadi tunggakan di lembaga antirasuah tersebut,” ujar Kurnia.

BACA JUGA:   Soal Kekerasan di Papua, Diperlukan Pendekatan Ala Gus Dur

Lebih lanjut, ia mengkritik bertambahnya buronan korupsi di era kepemimpinan KPK Jilid V. Dari lima buronan yang belum ditangkap, ada dua yang kabur di era Firli Bahuri dkk yakni Harun Masiku dan Samin Tan.

“Dalam beberapa kesempatan, sikap ketidakjelasan itu secara terang benderang diperlihatkan,” ungkapnya.

Selain hal di atas, Kurnia juga mempertanyakan kewenangan supervisi dan pengambilalihan perkara yang tidak digunakan KPK dalam sengkarut kasus Djoko Tjandra yang ditangani Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

“Tindakan KPK kala itu hanya sebatas melakukan supervisi semata, padahal dengan melandaskan pada beberapa pertimbangan, misalnya penanganan ditujukan untuk melindungi pelaku sesungguhnya atau adanya hambatan karena campur tangan kekuasaan, lembaga antirasuah dapat mengambil alih seluruh perkara,” imbuh dia.

BACA JUGA:   Pemerintah Tetapkan Hari Libur Nasional 2022, Berikut Daftarnya

CNNIndonesia.com sudah berupaya menghubungi Firli Bahuri melalui pesan singkat untuk meminta respons atas pendapat ICW di atas. Namun, hingga berita ini ditulis belum diperoleh jawaban dari jenderal polisi bintang tiga tersebut.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, menjawab normatif kritik ICW. Ia hanya menyampaikan KPK menghargai pendapat tersebut dan akan menyampaikan laporan tahunan di akhir tahun ini.

“Dan saat itu tentu akan disampaikan data terkait capaian hasil kerja KPK tersebut,” ucap Ali melalui keterangan tertulis.

Diketahui pimpinan KPK Jilid V ini dilantik Presiden Joko Widodo pada Jumat, 20 Desember 2019. Selain Firli, ada Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar dan Nurul Ghufron yang menjadi Komisioner KPK.

(*Din/Asumsirakyat.id)

Share :

Baca Juga

Nasional

Didukung Kembali Jadi Menteri KKP, Susi Pudjiastuti Dirumorkan Calon Menparekraf

Asumsi Rakyat

GP Ansor Sultra Dorong MUI Keluarkan Fatwa Pelarangan Game Online

Asumsi Rakyat

Tegas, PB PMII Minta Jokowi Mundur Sebagai Presiden

Nasional

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Maksimalkan PPKM Mikro dan Kawal Pemulihan Ekonomi

Nasional

MUI Desak Jokowi Ditahan, Rocky Gerung: Nah, Inilah yang Namanya Evolusi Terbalik

Asumsi Rakyat

Terkait Aksi Bom Bunuh Diri di Makassar, Ketua PW NU Sultra : Itu Perbuatan Paling Jahat

Hukum

Komnas HAM Finalisasi Laporan Soal Penembakan Laskar FPI

Nasional

Salah Satu Mentri Jokowi Mengajukan Mundur