Home / Nasional

Kamis, 10 Desember 2020 - 16:22 WIB

Pemerintah Harus Antisipasi Resiko Pilkada

(Foto : Parade.id)

(Foto : Parade.id)

JAKARTA – Total ada 100.359.152 pemilih, 50,2 persennya perempuan yang akan memberikan hak pilihnya pada  Pilkada 9 Desember 2020. Sejumlah pengamat mengkhawatirkan terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar benar-benar memerhatikan keselamatan rakyat dengan melakukan langkah antisipasi lonjakan kasus.

“Pemerintah harus memerhatikan keselamatan rakyat dengan  mengantisipasi risiko munculnya klaster-klaster baru penularan Covid-19,” kata Netty dalam keterangan medianya, Selasa (08/12/2020).

Lihat Juga : Berita Viral : Foto Dokter Peluk Pasien Covid-19: Nakes Kelelahan

Menurut Netty, kerumunan massa di TPS pada hari pemilihan dan penghitungan suara sangat potensial menjadi ajang penularan Covid-19 jika tidak dilakukan upaya pencegahan. “Keramaian di TPS akan mengundang orang datang dan berkerumun, apalagi saat penghitungan. Jika tidak diantispasi, pasca Pilkada kita akan panen kasus,” katanya.

BACA JUGA:   Tahun Baru Islam, Menag Ajak Masyarakat Tingkatkan Spirit Hijrah

“Berkaca dari beberapa waktu lalu, rangkaian tahapan Pilkada tidak berjalan dengan tertib dan sesuai dengan prokes. Para pendukung paslon banyak yang berkerumun dan tidak menggunakan masker. Kita harus memastikan hal ini tidak terjadi lagi dan pemerintah harus bertindak tegas jika ada aktivitas yang berisiko untuk menularkan Covid-19,” kata Netty.

“Buat skema sanksi di mana para paslon dan pendukungnya takut untuk melanggarnya. Kita tak boleh meremehkan dan membiarkan terjadinya pelanggaran demi pelanggaran begitu saja,” tambah Netty.

Lihat Juga : Ustadz Yusuf Mansur Positif Covid-19

BACA JUGA:   PSI Ingatkan PAN Tak Bermain Dua Kaki

Netty juga menyoroti soal pemberian hak memilih bagi pasien Covid-19 yang sedang menjalani perawatan. Menurut Netty, setiap warga yang memenuhi persyaratan undang-undang memang memiliki hak pilih, namun keselamatan warga yang lain juga perlu dipikirkan.

“Pemenuhan hak ini harus dijalankan dengan benar agar jangan justru jadi bencana. Lakukan edukasi kepada petugas KPPS supaya tidak tertular saat mengambil suara dari pasien Covid-19.  Dampingi mereka dengan tenaga kesehatan. KPU juga harus membuat skema teknis baku yang taat prokes untuk para petugas yang mengambil suara dari pasien Covid-19,” kata Netty.

Netty menyarankan agar sebaiknya  pengambilan suara pasien Covid-19 bersifat ambil bola. “Jika ada permohonan dari pasien, baru petugas mendatangi yang bersangkutan. Jika tidak, dianggap absen atau blanko. Anggap saja sama dengan yang sehat, jika tidak mau mendatangi TPS, maka suaranya hilang,” paparnya.

BACA JUGA:   Puan Apresiasi Pemda Yang Berhati-Hati Terapkan PTM

Terakhir, Netty meminta  agar pemerintah meningkatkan jumlah testing di daerah-daerah. “Terutama di daerah  yang menyelenggarakan Pilkada, testing harus ditingkatkan agar masyarakat yang berkumpul relatif lebih aman. Berharap hanya kepada penerapan prokes tidak menjamin tidak adanya penularan Covid-19″ kata Netty.

Lihat Juga : Gubernur DKI Jakarta Positif Covid-19

“Selain itu, sarana dan prasarana untuk menerapkan prokes harus tersedia lengkap. Di tempat pencoblosan harus ada fasilitas mencuci tangan dan untuk penerapan 3M lainnya. Pemerintah harus mengaturnya secara serius agar Pilkada tidak menjadi bencana” tandasnya.

(Parade/Asumsirakyat.id)

Share :

Baca Juga

Asumsi Rakyat

Tegas, PB PMII Minta Jokowi Mundur Sebagai Presiden

Asumsi Rakyat

Inovasi Edukasi Digital BEI Hadirkan Empat Terobosan Baru Untuk Pasar Modal Indonesia

Nasional

NasDem Tolak Pemilu Serentak 2024, Ini Alasannya

Asumsi Rakyat

Soal Kamus Sejarah Yang Meraibkan Tokoh NU, Begini Tanggapan LD PWNU Sultra

Nasional

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi

Nasional

Tolak Hadir Di Bumi Anoa, Aliansi Masyarakat Sultra Bakar Foto Rizik Shihab Di Jalan

Hukum

KPK Tahan Tersangka Penyuap Eks Bupati Cirebon Sunjaya, Berikut Ulasannya

Nasional

Ibas minta Kemenkeu Temukan Terobosan terkait Kebijakan Pajak