Home / Nasional

Selasa, 15 Desember 2020 - 21:03 WIB

Penduduk Miskin Indonesia Kembali Naik Jadi 9,78 Persen

Mentri Sosial RI (Muhadjir Effendy)

Mentri Sosial RI (Muhadjir Effendy)

JAKARTA – Menteri Sosial Ad Interim, Muhadjir Effendy tengah berupaya membenahi perbaikan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTS) sebagai bagian dari upaya penanganan kemiskinan.

Menurut Muhadjir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Tanah Air. Di antaranya melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dipastikan masih akan berlanjut di awal 2021.

Namun demikian, kata Muhadjir, salah satu kunci terpenting dalam upaya penanganan kemiskinan ialah terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTKS digadang merupakan sumber data dalam penanggulangan kemiskinan yang berisi profil lengkap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

BACA JUGA:   PSI Ingatkan PAN Tak Bermain Dua Kaki

“Perlu diperhatikan betul, untuk DTKS ini pemerintah memiliki target akan melakukan pemutakhiran skala besar pada tahun 2021. Selain melibatkan semua kementerian/lembaga termasuk yang ada di bawah Kemenko PMK, pemerintah daerah juga memiliki peran yang sangat penting dan diharapkan dapat ikut terlibat,” kata Muhadjir dalam keterangan persnya, Senin (14/12/2020).

Muhadjir mengungkapkan, periode akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 merupakan masa pencapaian angka kemiskinan terendah bagi Indonesia.

BACA JUGA:   Hari Pramuka, Jokowi Ingatkan Agar Selalu Jadi Teladaan Menaati Prokes

Namun seiring terjadinya pandemi COVID-19, persentase penduduk miskin pada Maret 2020 kembali naik menjadi 9,78 persen atau meningkat 0,37 persen dari Maret tahun lalu.

Ia mengungkap, masih terdapat banyak tantangan untuk mengatasi kemiskinan di Bumi Pertiwi. Mengingat luasnya wilayah serta beragam kondisi sosial budaya dan karakteristik di tiap-tiap daerah, baik di kota maupun di desa dengan kondisi geografis yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, lanjut alumnus HMI ini, penting untuk tiap-tiap daerah dapat mengenali dinamika kemiskinan yang ada di wilayahnya.

BACA JUGA:   Ketua DPR RI Ajak Bangsa Indonesia Beri Penghargaan Kepada Nakes

Termasuk dalam menghadapi tantangan perkembangan ekonomi digital yang menjadi buah simalakama, khususnya bagi masyarakat yang hidup di desa ataupun pedalaman.

“Literasi digital harus kita perluas agar pemerataan ekonomi bisa menjangkau seluruh wilayah. Ke depan kita harapkan tidak ada lagi masyarakat miskin yang sulit mengakses peluang ekonomi yang sejatinya sudah diberikan oleh pemerintah melalui bantuan sosial ataupun bantuan lainnya dalam mengembangkan perekonomian mereka,” Tutupnya.

(*Ikky/Asumsirakyat.id)

Share :

Baca Juga

Nasional

Pengamat Bilang Penanganan Covid-19 Kurang Dipercaya Lagi

Nasional

DPR Sebut Alasan Arab Tolak Jemaah Haji Karena Vaksin Sinovac Tak Tersertifikasi

Nasional

Gus AMI Minta Kemenkes Rekrut Mahasiswa Akhir Jadi Relawan Covid-19

Nasional

PP Muhammadiyah Tolak Rencana Penerapan PPN

Nasional

Ketua DPR Ajak Masyarakat Terus Patuhi Aturan PPKM

Hukum

Kuasa Hukum FPI Sebut Pencabutan SP3 Kasus Chat Mesum HRS Bukti Rezim Ketakutan

Nasional

MUI : Pembubaran FPI Harusnya Bina Dengan Merangkul Bukan Memukul

Asumsi Rakyat

Sesuai Amanah UU 23 Tahun 2004, Askompsi Mesti Diseriusi Pemerintah Pusat