Home / Bisnis / Ekonomi / Nasional

Rabu, 9 Juni 2021 - 11:18 WIB

Politisi Golkar Minta Menteri Investasi Tingkatkan Pelayanan dan Kapasitas SDM

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid (Dok : Ist)

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid (Dok : Ist)

ASUMSIRAKYAT – Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mendorong Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal agar meningkatkan sistem pelayanan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Secara kelembagaan saat ini Kementerian Investasi levelnya sudah naik, setara dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas dan Kementerian Keuangan, maka sudah selayaknya ada peningkatan anggaran untuk dukungan manajemen organisasi,” ungkap Nusron, Selasa (8/6/2021) saat rapat kerja bersama dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, di ruang rapat Komisi VI, Nusantara I, Senayan.

Ia mengungkapkan, bisnisnya BKPM itu hanya dua, pertama membuat sistem. Bisnis layanan itu hanya dua, dua S, yang pertama sistem, yang kedua sinten.

BACA JUGA:   DPR Nilai Kemenag Terlalu Lambat Merespon Aspirasi Rakyat

“Sinten itu adalah SDM, orang. Sistem itu berarti menyangkut IT dan SOP. BKPM itu bisnisnya layanan, ada program penguatan capacity bulding SDM-nya, dengan cara mengirimkan SDM terbaiknya sekolah ke luar negeri,” jelas Nusron.

Politisi Partai Golkar itu beranggapan, lembaga BKPM berpotensi rawan penyelewengan. Menurutnya salah satu cara untuk menghilangkan potensi buruk tersebut dia mengusulkan agar tukin bagi pegawainya dinaikkan serta mendidik SDM unggul guna peningkatan sistem kelembagaan di Kementerian Investasi.

BACA JUGA:   Minggu Depan, Buruh Bakal Gelar Aksi Mengecam Direksi PLN

“Karena itu saya mendorong dua hal, setuju tukin (tunjangan kinerja) dinaikan. Karena kalau tukin tidak dinaikan potensi fouth, potensi korupsi tinggi,” usul Nusron.

“Karena bapak layanan, terutama di tiga tempat,” tambahnya.

Yang pertama, kata dia adalah dispute potensi korupsi di perencanaan investasi. Mana daerah yang dimasukan di situ sudah lubang permainan.

“Yang kedua dispute potensi di layanan investasi di izin-izin, naik turun tahan, dan kapan. Ketiga pengendalian investasi,” pungkas Nusron.

Sementara itu, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp608,5 miliar untuk Kementerian Investasi/BKPM pada 2022.

BACA JUGA:   Gus AMI Harap Keberadaan BLK Dalam Menyiapkan SDM Unggul

“Adapun pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM tahun 2022 sebesar Rp711,51 miliar. Pagu tersebut turun 35 persen dari pagu alokasi BKPM tahun 2021 sebesar Rp1,089 triliun,” terang Menteri Bahlil.

Ia mengaku jika pihaknya telah mengajukan usulan tambahan sebesar Rp608,5 miliar.

“Usulan ini sudah kami ajukan kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, kami juga sudah melaporkan secara seksama hingga hari ini kami laporkan kepada pimpinan (Komisi VI)” tutup Bahlil.

Laporan : Muh. Rifky

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Banyaknya Produk UMKM, Tommy Kurniawan : Peran LPK BSN Semakin Besar

Nasional

Kabar Baik! MenPAN Pastikan Buka Perekrutan CPNS, Berikut Formasi Dibutuhkan

Asumsi Rakyat

Motif Bom Bunuh Diri, Makassar Kembali Digegerkan Kasus Radikalisme

Nasional

Rezieq Terancam Pidana 6 Tahun, Karena Terjerat Pasal Penghasutan

Nasional

Kebijakan Penyekatan Mudik Lebaran di Jawa, Bali dan Sumatera Bantu Kurangi Penyebaran Covid-19

Nasional

Jokowi Akan Serahkan Tiga Jenis Bansos, Berikut Daftarnya

Nasional

BMKG Prediksi Hujan Guyur 7 Lokasi Wisata DKI di Akhir Pekan

Nasional

Presiden Angkat Bicara Terkait Tragedi Sigi