Home / Politik

Minggu, 31 Januari 2021 - 18:47 WIB

Presiden Jokowi Tolak RUU Pemilu

Ketgam: Presiden RI Joko Widodo

Ketgam: Presiden RI Joko Widodo

ASUMSIRAKYAT.ID – Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan mantan tim suksesnya di Pilpres 2019 lalu pada Kamis (28/1). Sekitar 15 orang anggota TKN diundangnya ke Istana Negara.

Politikus PPP Ade Irfan Pulungan membagikan momen pertemuan tersebut dalam akun instagramnya @adeirpul. Ditulisnya, pertemuan tersebut sebagai silaturahmi dengan Jokowi. Sejatinya, pertemuan eks TKN dengan Presiden Jokowi ini merupakan pertemuan kedua.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi membicarakan sejumlah isu saat ini. Ade Irfan Pulungan menceritakan RUU Pemilu menjadi salah satu pembahasan karena sedang hangat.

Jokowi menyampaikan pandangannya terkait isu RUU Pemilu tersebut. Ia mengisyaratkan penolakannya tentang revisi UU Pemilu. Khususnya aturan yang menyangkut gelaran pilkada digelar pada 2022 dan 2023.

BACA JUGA:   Presiden Jokowi Berpotensi Diberhentikan Partai

Menurut Ade, Jokowi beranggapan UU Pemilu sebaiknya tidak diubah setiap menjelang Pemilu. Jokowi heran, aturannya belum lama berjalan sudah diganti lagi.

“Beliau mengatakan, UU Pemilu itu lebih baik jangan setiap periode itu diganti-ganti lah. Ya dia kan berdiskusi, menyampaikan kenapa kok setiap pemilu itu UUnya selalu berubah. Belum kita bisa menyesuaikan, udah diganti lagi diganti lagi,” kata Irfan.

Jokowi meminta, UU tentang kepemiluan bisa berlaku dalam waktu yang lama.

“Lebih baik kalau buat UU itu bisa berlaku dengan waktu yang lama. Supaya memang tidak terlalu banyak pertentangan,” imbuhnya.

Namun, Jokowi juga tidak ada masalah jika DPR ingin mengubah lagi undang-undang terkait pemilihan umum. Hanya saja, ditekankannya agar tidak ada perubahan terhadap aturan yang belum berjalan. Contohnya terkait perubahan jadwal Pilkada di 2022 dan 2023. Jokowi ingin Pilkada tetap digelar serentak pada 2024 sesuai UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada.

BACA JUGA:   Anton Timbang Kandidat Tunggal Ketua IMI Sultra

“Yang penting kalau pun ada perubahan jangan terlalu mengganggu. Kan kita bisa menyesuaikan udah diubah lagi. Iya (Jokowi ingin UU Pilkada tetap). Pilkada itu kan 2024,” imbuh Irfan.

“Presiden hanya bilang, sebenarnya mau di revisi atau tidak secara pribadi sudah tidak ada hubungan dengan saya, karena UU itu mengatur tentang pemilu 2024. Dan pada saat itu saya sudah selesai bertugas,” kata eks Jubir TKN ini.

BACA JUGA:   Jokowi Berikan Hadiah Kepada Pemenang Olimpiade Tokyo, Grisya dan Apriani Terima Rp. 5,5 M

Seperti yang disampaikan Irfan, Jokowi menilai tidak elok jika UU Pemilu belum dilaksanakan sepenuhnya sudah kembali direvisi.

Jokowi memandang akan menjadi preseden buruk bagi DPR karena dianggap RUU Pemilu sebagai kepentingan partai politik semata.

“Tetapi rasanya kok tidak elok, UU direvisi tahun 2017 belum dilaksanakan kok sudah mau direvisi lagi, akan jadi preseden buruk terhadap legislasi di parlemen. Seolah olah UU itu dibuat hanya untuk kepentingan partai-partai politik saja,” kata Irma.

Sementara, Istana belum memberikan merespons pertanyaan merdeka.com perihal pertemuan tersebut. Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak membalas pesan terkait pandangan Jokowi terhadap RUU Pemilu.

Sumber : Merdeka.com

Laporan : Muh. Rifky

Share :

Baca Juga

Nasional

Terjadi Peningkatan Politik Dinasti Pada Pilkada 2020, Bentuk Kekhawatiran Demokrasi

Asumsi Rakyat

Permohonan Ewako Ditolak, MK Putuskan Pasangan Suara Pimpin Konsel

Asumsi Rakyat

Takut Figurnya Kalah di Kongres PMII Ke-XX, Salah Satu Politisi PKB Gelar Konsolidasi Pemenangan

Politik

Survei Elektabilitas Partai Demokrat Masuk Tiga Besar, AHY Layak Jadi Capres

Nasional

Jika Kudeta Berhasil, Demokrat Khawatir Tak Bisa Ikut Pemilu 2024

Asumsi Rakyat

KPUD Gelar Rapat Pleno Penetapan Surunudin-Rasyid Sebagai Pemimpin Konsel

Asumsi Rakyat

Ketua GEMASABA Sultra Sarankan Mahasiswa Tak Anti Terhadap Politik

Asumsi Rakyat

Setelah Menang Di MK, KPU Tetapkan Pasangan Suara Sebagai Bupati KonselĀ