Home / Ekonomi / Nasional

Kamis, 10 Desember 2020 - 23:25 WIB

Presiden RI Apresiasi Keberadaan dan Kerja Keras TPAKD

Presiden RI, Joko Widodo (Dok : Ist)

Presiden RI, Joko Widodo (Dok : Ist)

KENDARI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian, Pemerintah Daerah (Pemda) dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya dan inovasi guna meningkatkan akses keuangan masyarakat di daerah.

Komitmen tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo dalam Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2020 yang digelar secara virtual di Jakarta, Kamis 10 Desember 2020.

Lihat Juga :  Simpanan Masyarakat Susut Jadi Rp6.691 T per Oktober 2020

Berdasarkan hasil pantauan asumsirakyat.id, dalam sambutannya Presiden Joko Widodo mengapresiasi keberadaan dan kerja keras TPAKD yang selama ini telah menjadi wadah koordinasi antar instansi dan stakeholder dalam meningkatkan akses keuangan di daerah.

BACA JUGA:   Penyampaian Presiden di HUT RI 2021

Presiden mengakui peningkatan akses keuangan masyakarat  sangat penting untuk. Karena mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Selain itu, Kata Presiden “juga dapat mendorong keadilan sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat banyak melalui inklusi keuangan”.

“Saya mengajak bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian untuk melakukan cara-cara extraordinary dalam meningkatkan inklusi keuangan,” Pinta Presiden.

Lihat Juga : Penjual Batagor Dikerumuni Pelanggan Tiap Harinya

Empat cara-cara extraordinary disampaikan yang dimaksudkan yaitu;

  1.  Lebih agresif, lebih inovatif dalam meningkatkan literasi keuangan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan minat dan meningkatkan kepercayaan terhadap industri keuangan.
  2. TPAKD harus lebih aktif terlibat mendorong pendirian kelompok-kelompok usaha seperti kelompok-kelompok tani, terutama koperasi, sekaligus mendorong cara-cara korporasi yang dilakukan oleh koperasi masyarakat.
  3. Penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan seperti pendirian Jamkrida, pendirian lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di setiap desa, termasuk percepatan untuk penerbitan obligasi daerah.
  4. Meningkatkan inklusi keuangan di daerah-daerah yang masih pasif terutama untuk rakyat kecil dan UMKM melalui pengembangan program KUR, kredit ultra mikro, Bank Wakaf Mikro, dan lain-lain.

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso juga menjelaskan Desember nanti akan dibentuk sebanyak 224 TPAKD terdiri dari 32 provinsi dan 176 kabupaten/kota yang telah melakukan berbagai program sejalan dengan mendukung program pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

BACA JUGA:   52% Guru Madrasah di Indonesia Sudah Vaksin
BACA JUGA:   Jokowi Berikan Hadiah Kepada Pemenang Olimpiade Tokyo, Grisya dan Apriani Terima Rp. 5,5 M

Lihat Juga : Di Sultra Nilai Tukar Petani Mengalami Penurunan

“Beberapa program telah dilakukan bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti program KUR Klaster, Jaring, Lakupandai, Bumdes Center, Bank Wakaf Mikro, Simpanan Pelajar, Satu Pelajar Satu Rekening dan program keuangan inklusif lainnya,” Tutup Wimboh.

(*SR/Asumsirakyat.id

Share :

Baca Juga

Hukum

Komnas HAM Finalisasi Laporan Soal Penembakan Laskar FPI

Nasional

Eks Personilnya Meninggal, Trio Macan Official Sampaikan Dukanya

Nasional

Menag Yaqut diusir Ketika ke Melayu, Cek Kebenarannya!!!

Nasional

SBY : Kita Kehilangan Satu Tokoh Muda Ekonomi

Nasional

Baca Teks Proklamasi HUT 76, Puan Ingat Amarhum Kakeknya

Hukum

Bakal Ada UU ITE Baru Versi Omnimbus Law

Kesehatan

Lulus Uji Prevaksinasi, Hari Ini Presiden Joko Widodo Disuntik Vaksin

Bisnis

GMT Sediakan Promo dan Undian di Akhir Tahun, Berikut Penjelasannya