Home / Kolom Asumsi

Selasa, 12 Januari 2021 - 00:16 WIB

Problem Vaksin Covid-19, Antara Kegagalan dan Pembodohan

Berbicara Covid 19, berarti sedikit mengulas terkait  dari mana asal serta bagaimana perkembangan penyebarannya, kita ketahui bahwa sebelunya, SARS Corona Virus (SARS-CoV) merupakan Virus yang pertama kali teridentifikasi pada tahun 2003. Saat itu, SARS-CoV dianggap sebagai virus yang dibawa dari hewan yang diduga kelelawar dan pada akhirnya telah menyebar ke hewan lain (luwak) termaksud Manusia.

Infeksi pertama pada Manusia terjadi di provinsi Guangdong, Cina Selatan pada tahun 2002.
Dalam beberapa bulan kemudian, SARS menyebar ke lebih dari dua lusin Negara bagian Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Asia. Saat epidemi tersebut, Virus telah menyebar ke lebih dari 8.000 orang di seluruh dunia yang akibatnya membunuh hampir 800 orang.

Kini, Virus Corona baru muncul yang familiarnya dikenal sebagai Covid-19 yang awalnya teridentifikasi berasal dari Negara China pada Desember 2019. Namun saat ini, merebak di berbagai Negara sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global.

Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 saat ini menjadi wabah yang sangat meresahkan yang hampir seluruh dunia merasakan dampak yang begitu besar. Dengan keberadaanya tidak hanya berdampak ke manusia tetapi sangat berpotensi melumpuhkan segala aspek kebutuhan mulai dari perekonomian, Pendidikan, kesejahteraan sosial dan aspek keagamaan.

Tahun 2020 ini, dunia diguncang dengan menyebarnya Virus Covid-19. Pandemi virus yang terjadi merubah tatanan hidup dunia, setidaknya dari sisi sosial dan ekonomi. Prediksi-prediksi resesi mulai bermunculan seiring dengan pelemahan ekonomi akibat penyebaran virus yang memaksa sebagian besar populasi dirumahkan.

Satu yang pasti, banyak bisnis mengalami kerugian bahkan sampai gulung tikar, atau setidaknya mengalami penurunan keuntungan. Dampak ekonomi dari bencana ini kemungkinan akan menghantui hingga beberapa tahun mendatang. Lalu, bagaimana dampak merebaknya Covid-19 terhadap berbagai isu dalam analisis transfer pricing.

Perubahan struktur ekonomi ini bukanlah hal yang mudah, tetapi bisa menjadi langkah nyata dalam mengurangi tingkat risiko ekonomi Indonesia yang saat ini masih sangat tinggi. Perlu usaha kolektif seluruh pelaku ekonomi.

BACA JUGA:   52% Guru Madrasah di Indonesia Sudah Vaksin

Kita bisa melihat hanya dalam beberapa bulan saja sejak kemunculannya pada Januari lalu, pandemi Covid-19 ini telah menimbulkan dampak yang begitu serius, hampir seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi. Terutama di sektor ekonomi.

Dampak terbesarnya adalah mengganggu proses produksi, distribusi, dan konsumsi akibat tingkat dan skema penularan Virus yang menyerang aspek paling fundamental dari seluruh akivitas kita, yaitu interaksi fisik antarmanusia hingga memaksa kita menerapkan kebijakan social/phsycal distancing. Sebagai instrumen utama penggerak aktivitas ekonomi, tentu ini akan sangat berdampak. Meskipun ekonomi kita sudah mulai bergerak ke arah digital, namun trend ini tidak cukup kuat untuk menjadi alternatif solusi atas dampak masif dan luar biasa pandemi Covid-19 ini.

Pelaku usaha baik skala besar maupun menengah kini sudah mulai kelimpungan bisa di kata hampir (Ikat perut) sudah mulai merasakan dampak pandemik ini . Proses input dan output ekonomi macet. Banyak perusahaan menutup usaha dan pabriknya karena transaksi perdagangan mengalami penurunan akibat kurangnya pembeli serta terbatasnya ekspor sehingga mengalami penurunan omset.

Kemudian Pemberhentian Hak Kerja (PHK) terjadi dimana-mana, baik buruh pabrik, karyawan hotel, usaha angkutan, trasnportasi, tempat-tempat pariwisata, dan banyak sektor jasa lainnya. Masyarakat kecil pelaku usaha mikro, sektor riil, hingga petani, pedagang, nelayan, dan buruh yang mengandalkan pendapatan harian bahkan mengalami dampak yang lebih parah hingga kondisi rentan pangan dan ancaman kelaparan.

Sampai sejauh ini kita belum bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir, yang jelas kondisi ini akan mengakibatkan aktivitas ekonomi perdagangan baik tingkat lokal, regional, dan internasional akan mengalami ketidakpastian, bahkan sampai pada ancaman berhenti total.

Belum cukup ketika kita hanya berbicara mengenai covid 19, di akhir tahun 2020 muncul pula salah satu jenis obat yang di sebut dengan vaksinasi atau vaksin kemungkinan besar ini adalah yang akan mengatasi COVID-19.

Pada 16 Maret 2020, vaksin pertama telah diuji di Amerika Serikat. Sebelumnya para ilmuwan telah melakukan pengujian vaksin lain dengan cukup cepat. Vaksin SARS memakan waktu 20 bulan, Ebola sekitar 7 bulan, namun jenis obat yang satu ini belum ada kepastian akan menyembuhkan, mengatasi, mencegah, atauka membunuh perlahan manusia.

BACA JUGA:   Zona Orange di Jatim Bertambah Menjadi 15 Dari 38 Daerah

Pasalnya, tak bisa dipungkiri bahwa masih ada sebagian masyarakat yang merasa khawatir tentang keamanan dan efek samping yang bisa ditimbulkan dari Vaksin Corona.

Maka dengan peraturan yang dibuat oleh tangan tangan jail maklumat yang dikeluarkan oleh Kapolri merupakan suatu aturan yang ambigu atau multi tafsir.

Salah satu Provinsi yang menerapkan sanksi jika ada warganya yang menolak vaksin Corona adalah DKI Jakarta. Dalam Pasal 30 Perda No 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Virus Corona COVID-19 disebutkan bahwa mereka yang menolak Vaksin akan dikenai denda paling banyak sebesar Rp 5 juta.

“Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi COVID-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah),” tulis Pasal 30. Ini merupakan sebuah pembodohan massal yang terstruktur aturan yang tidak pro dengan masyarakat dinilai multi tafsir.

Beberapa kali telah dilakukan uji coba pemberian Vaksin kepada manusia tetapi hasilnya nihil karena hanya menimbulkan masalah dan problem besar dikalangan masyarakat. Ada pula yang telah disuntikan kepada masyarakat alhasil itu gagal belum lama kasus ini heboh di media sosial soal meninggalnya 6 relawan dalam uji coba vaksin Covid-19 pfizer tahap akhir. vaksin Covid-19 pfizer diketahui memiliki efektivitas lebih dari 90 persen dan mendapat rekomendasi emergency use of authorization (eua) dari bpom as.

Tetapi kasus ini coba dibendung dengan cara menggiring opini bahwasannya berita ini hoax dengan adanya kasus percobaan yang gagal maka aturan yang aneh, gila, dibuat oleh pemerintah dalam hal ini kapolri tersayang yang itu dinilai hanya pembodohan dan pemaksaan ini bias dikatakn sebagai pembunuhan berencana ketika sesuatu sudah diketahui itu tidak baik dan dipaksa untuk memakai mengonsumsinya maka itu upaya pembunuhan yang tanpa kita sadari.

BACA JUGA:   Komitmen Awal, KNPI Sultra Bakal Perkuat Internal Kelembagaan

Adannya vaksin dan dibuatnnya aturan maklumat dari kapolri terkait keharusan untuk menerima atau mengonsumsi vaksin covid 19 adalah strategi untuk memendung kegagwlan dan meminimalisir kerugian Negara yang kemudian masyarakat yang tdk tahu apa apa terkait permainan ini dijadikan korban kelinci percobaan.

Meski ada beberapa Negara yang ngotot menolak vaksin tersebut tetapi tidak menjadikan pemertintah Indonesia untuk urngkan niat memaksakan kehendak masyarakat agar tetap menerimah dengan iklas obat obatan yang tidak jelas dan belum di tahu manfaat dan efek sampingnya.

Hebatnya pemerintah Indonesia, saking hebatnya sampai di bodohi oleh China, hebatnya pemerintah indonesia adalah import Vaksin dari China, sedangkan China import Vaksin dari Jerman. Pintarnya China adalah China sendiri tak mau memakai Vaksin buatannya mereka sendiri, karena tahu efek dan bahayanya, akhirnya china import vaksin dari jerman.

Yang menjadi kekhawatiran adalah ketika semua rakyat Indonesia baik yang terkena Covid-19 maupun yang tidak itu disuntik dan diberikan obat vaksinasi ini sangat konyol lain gatal lain digaru mengapa demikian karena ini sangat gila menjadi pertanyaan besar apakah vaksin tersebut sebagai pencegah ataukah solusi untuk menyembuhkan?

ketika itu mencegah, maka vaksin tersebut tidak berguna bagi korban yang terkena Covid-19. Mengapa demikian, karena mereka sudahh terinfeksi atau terpapar lebih dahulu. Akan tetapi jika vaksin tersebut adalah cara untuk menyembuhkan manusia yang terkena Covid-19 maka tidak perlu atau tidak seharusnya disuntik dan diberikan obat Vaksin tersebut kepada orang yang masih sehat.

Anehnya pemerintah di Indonesia masyarakat sendiri dijadikan korban kelinci percobaan dan aturan pun seenaknnya dibuat. Apalagi kini disahkan pemerintah untuk menindas masyarakat merenggut kebebasannya.

Sumber : Sarman | Editor : Muh. Rifky


*****
*) Oleh : Sarman Al Ausy (Mahasiswa FEBI IAIN Kendari)
*) Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis.
*) Kolom Opini ini terbuka untuk umum, dengan menuliskan opini maksimal 850 kata dan mengirimkan ke e-mail asumsirakyat@gmail.com, serta melampirkan foto, kontak dan riwayat diri secara singkat

Share :

Baca Juga

Kolom Asumsi

Peran Mahasiswa dalam Dinamika Miniatur Sebuah Negara

Kolom Asumsi

Edupreneurship Menjawab Tantangan Pendidikan Abad XXI

Asumsi Rakyat

Saya Mahasiswa, Seperti Bukan Mahasiswa

Kolom Asumsi

Pilkada Telah Usai, Mari Saling Merangkul Tegakkan Persatuan Demi Pembangunan

Kolom Asumsi

Gus Dur dan Imlek

Asumsi Rakyat

Kader PMII : Masa Transisi

Kolom Asumsi

Maklumat Bukan Sumber Hukum, Diktum Kapolri Multi Tafsir

Kolom Asumsi

E-Koran Edisi #6