Home / Kolom Asumsi / Opini

Jumat, 24 September 2021 - 17:42 WIB

Refleksi Hari Tani Nasional Kini dan Nanti

Oleh : Moh. Mu’alim

Pasca diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 atau yang biasa diperingati sebagai Hari Tani Nasional, situasi agraria di tanah air belum sepenuhnya lepas dari corak feodalisme dan kapitalisme. Situasi di atas tentu menjadi anomali, sebab UUPA 1960 merupakan mandat konstitusi negara dalam rangka pengelolaan kekayaan agraria nasional yang berlandaskan keadilan sosial sebagai amanat pasal 33 UUD 1945.

Menciptakan sebuah Undang-Undang Pokok yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar dan preferensi hidup petani merupakan suatu kemajuan penting dalam memandang letak krusialnya petani bagi tonggak keberlanjutan hidup bangsa yang adil dan makmur. Meski begitu, tak banyak orang mengetahui arti penting hari peringatan ini. Bukan berarti memberikan porsi lebih pada hari peringatan tersebut dan menganggapnya sebagai segala-galanya, dan mengesampingkan hal-hal esensial lainnya terkait kemaslahatan petani.

UUPA ini lahir di tengah-tengah kondisi timpangnya kepemilikan atas tanah. Di satu sisi, terdapat golongan yang mempunyai kepemilikan atas tanah yang amat luas hingga ribuan bahkan jutaan hektar. Sedangkan, di sisi lain terdapat masyarakat yang memiliki luas tanah yang sedikit atau bahkan sama sekali tak memiliki hak kepemilikan atas tanah. Padahal, bila kembali ditelisik lebih jauh, golongan masyarakat inilah yang sebenarnya memiliki relasi yang sangat dekat dalam pengelolaan dan pemanfaatan atas tanah, salah satunya untuk pertanian (petani, buruh tani, dan lain-lain).

BACA JUGA:   300 Mahasiswa UMK Akan Peringati Meninggalnya Randi dan Yusuf

Atas dasar tersebut, lahirlah UUPA. Dalam Pasal 7 UUPA tersebut setidaknya terdapat pembatasan atas kepemilikan tanah yang luas. Bahkan, secara lebih jauh dalam Pasal 10 tersirat penekanan yang jelas bahwa hak kepemilikan atas tanah diwajibkan untuk dikerjakan (digarap) sendiri secara aktif sesuai tenaga dan kekuatan pemilik tanah. Artinya, luas areal kepemilikan tanah hanya boleh dimiliki apabila si pemilik tanah tersebut dapat mengerjakannya secara aktif (dikerjakan sendiri sesuai kebutuhan dan kemampuannya). Terbentuknya UUPA merupakan sebuah langkah progresif dalam menanggulangi ketimpangan, dan pula menjadi suatu jembatan menuju kehidupan masyarakat yang berdaulat, adil dan makmur.

Enam puluh satu tahun berlalu, amanat UUPA tidak dijalankan secara maksimal oleh pemerintah dan hanya menjadi pajangan semata. Dewasa ini, ketimpangan dan konflik agraria masih ramai terjadi. Monopoli kekayaan agraria terjadi di hampir semua sektor kehidupan rakyat. Politik kebijakan agraria nasional semakin tidak bersahabat dengan petani, sebab tanah dan kekayaan agraria lainnya telah dirubah fungsinya menjadi objek investasi dan bisnis oleh pemerintah yang berkuasa. Dari masa ke masa semakin maraknya kasus-kasus agraria hampir di seluruh wilayah negara Indonesia, oknum pemerintah hari ini seakan buta melihat tanah pertanian yang dirampas oleh pemodal. Semakin mirisnya, melihat pemerintah telah bersekongkol dengan korporasi, mengorbankan nasib rakyat demi kepentintan profit semata. Hasilnya petani menjadi sasaran tindakan dan korban kepentingan para penguasa.

BACA JUGA:   KPK Akan Bawa Enam Orang Dari Koltim Untuk Diperiksa, Termaksud Bupati

Belum lama ini, Dewan Perwakilan Rakyat merumuskan rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang dianggap sebagai suatu kebijakan penyederhanaan aturan (perampingan aturan) yang sebelumnya telah berlaku. Namun, pengkajian mengenai “RUU OMNIBUS LAW” menuai banyak kontroversi. Masalah mengenai aturan tumpang tindih dan dinilai lebih menguntungkan pihak pengusaha.

Salah satunya mengenai investasi yang dibuka selebar-lebarnya, yang menandakan bahwa para pemodal lebih leluasa dalam mengendalikan bisnis usahanya, sehingga dapat menancapkan cengkramannya lebih tajam. Belum lagi pihak buruh tak diikutkan dalam perumusannya, sehingga banyak kalangan menyebutkan bahwa omnibus law bercita rasa pengusaha dengan dalih investasi.

BACA JUGA:   Wali Kota Kendari Serahkan Bansos Kepada Pekerja

Pengelolaan usaha dalam Omnibus Law dianggap menyalahi UU Pokok Agraria, dengan memberikan konsesi usaha yang menghampiri satu abad lamanya. Berdasarkan Pasal 127 ayat (3) hak pengelolaan diberikan selama 90 tahun. Hal pengelolaan ini dapat diberikan hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai (HP). Sedangkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam pasala 29 telah mengatur bahwa jangka waktu HGU diberikan selama 25 atau 35 tahun kepada pemohon yang memenuhi persyaratan. Hal ini menyangkut tanah yang berarti menyangkut taraf hidup manusia.

Dengan begitu, bukan tidak mungkin krisis pangan pun akan bisa saja terjadi. Tanpa adanya perbaikan terhadap sektor pertanian, masalah-masalah itu akan tetap menjadi masalah yang kian hari kian menggerogoti kejayaan keberadaan sektor pertanian di Indonesia.

Selamat Hari Tani Nasional

*) Tulisan Sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis.
*) asumsirakyat.id menerima tulisan dalam bentuk opini, berita, atau lain sebagainya, dengan ketentuan terbit adalah hak redaksi.
*) Tulisan dapat disampaikan via email : asumsirakyat@gmail.com atau via Whatsapp : 082393319211.

Share :

Baca Juga

Opini

Dua Anak Sulawesi di Puncak Prestasi

Opini

Curi Star Pemilu 2024, Pandemi menjadi Ajang Cari-cari Perhatian Masyrakat

Kolom Asumsi

Hari Pahlawan Jangan Hanya Sekedar Perayaan

Kolom Asumsi

Gus Dur dan Imlek

Opini

Visioner, Berani Itu Erwin Gayus

Kolom Asumsi

Menyepi itu Penting, Mengapa?

Asumsi Rakyat

Refleksi HUT Konawe ke-61 Tahun: Kaya SDA, Rakyatnya Bagaimana?

Opini

Agama, Pancasila, Bahasa Adalah Ciri Pendidikan Nasional