Home / Nasional

Rabu, 23 Desember 2020 - 21:41 WIB

Risma Rangkap Jabatan Atas Perintah Jokowi, Ini Klaim Pakar Kritik

Rangkap jabatan Wali Kota Surabaya dan Menteri Sosial RI oleh Tri Rismaharini alias Risma dinilai melanggar dua Undang-Undang

Rangkap jabatan Wali Kota Surabaya dan Menteri Sosial RI oleh Tri Rismaharini alias Risma dinilai melanggar dua Undang-Undang

JAKARTA – Rangkap jabatan Wali Kota Surabaya dan Menteri Sosial RI oleh Tri Rismaharini alias Risma dinilai melanggar dua undang-undang (UU). Ia pun disebut bis diberhentikan secara tidak hormat akibat pelanggaran sumpah jabatan.

Dikutip dari CNNIndonesia, Pakar Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan mengatakan Risma tidak bisa merangkap dua jabatan tersebut hanya bermodal izin Jokowi. Sebab ada undang-undang yang tegas mengatur hal tersebut.

“Atas izin Presiden? Itu berarti Presiden langgar undang-undang dong. Izin Presiden perintah lisan. Izin lisan tidak ada dalam aturan main berpemerintahan,” kata Djohan, Rabu 23 Desember 2020.

BACA JUGA:   Kasus Positif COVID-19 Di Kendari Menurun Signifikan

Aturan pertama yang melarang menteri rangkap jabatan adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Pasal 76 ayat (1) huruf h UU Pemda melarang kepala daerah sebagai pejabat negara lainnya.

Pada pasal 78 ayat (2) huruf g menyebut kepala daerah diberhentikan dari jabatannya jika diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Untuk kasus KDH (kepala daerah) bila langgar sumpah jabatan sama dengan tidak melaksanakan kewajiban KDH, karena itu bisa diberhentikan dengan tidak hormat” cetusnya.

Aturan kedua yang dilanggar dalam kasus Risma adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 23 huruf a menegaskan menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain.

BACA JUGA:   Bupati Koltim Diduga Terima Uang Rp250 Juta

Kemudian pasal 24 ayat (2) huruf d UU tersebut menyebut menteri diberhentikan jabatannya oleh presiden karena melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan.

Johan mengatakan larangan rangkap jabatan dibuat agar pejabat negara bisa fokus bekerja memberikan yang terbaik untuk rakyat.

“Maksudnya agar dia bisa fokus bekerja dalam jabatan sebagai jabatan barunya dan juga jangan sampai menelantarkan masyarakat yang dipimpinnya,” ucap Djohan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk Tri Rismaharini sebagai menteri sosial. Saat dilantik, Risma masih punya masa jabatan sebagai Wali Kota Surabaya hingga Februari 2021.

BACA JUGA:   Wali Kota Kendari Harap Fantari Jadi Contoh Untuk Semua Anak

Risma mengatakan ia telah dapat izin dari Jokowi untuk rangkap jabatan. Sehingga ia akan tetap menjadi wali kota dan menteri untuk sementara.

“Karena masih merangkap Wali Kota, untuk sementara waktu, saya sudah izin ke presiden, saya cuman ingin meresmikan jembatan yang ada air mancurnya itu, sayang kalau saya ga meresmikan itu,” tutur Risma di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu 23 Desemeber 2020.

(*Din/Asumsirakyat.id)

Share :

Baca Juga

Nasional

Elektabilitas Ganjar Unggul Dari Jokowi Termaksud Prabowo

Asumsi Rakyat

Polisi Lakukan Penggrebekan Yang Diduga Anggota Teroris

Artis

Eks Personil Trio Macan Meninggal Dunia Usai Kecelakaan Beruntun

Asumsi Rakyat

Merespon Hadirnya Bakal Calon Presiden Muda 2024

Nasional

Terpilih Ketum PB KEPPMMI, Meky Bakal masifkan Konsolidasi

Hukum

KPK Tahan Tersangka Penyuap Eks Bupati Cirebon Sunjaya, Berikut Ulasannya

Hukum

KSPI Baka Gelar Mogok Nasional Jika Uji Formilnya Tidak Diadili

Nasional

Ketua DPR Ajak Masyarakat Terus Patuhi Aturan PPKM