Home / Daerah / Pariwisata

Senin, 3 Mei 2021 - 07:59 WIB

Soal Bokori!!! Pemda Konawe Menuntut, Pemrov Sultra Menjawab

Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa (Dok : Ist)

Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa (Dok : Ist)

ASUMSIRAKYAT – Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa secara tegas meminta agar aktivitas proyek di objek wisata pulau Bokori segera dihentikan oleh pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov). Ia mengungkapkan pihaknya (Pemerintah Kabupaten Kabupaten Konawe) bakal mengelola kembali oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Konawe.

“Harus distop aktivitas proyek di pulau dimana ijin dari Pemerintah pemprov Sultra. Sementara, Pulau Bokori sendiri merupakan bagian wilayah Kabupaten Konawe,” ujar Kery beberapa hari lalu.

Dalam kesempatn itu, Kery juga mengungkapkan, Dinas pariwisata pemprov Sultra selama menangani pulau Bokori hanya berstatus sebagai pinjam pakai. Dimana Pemprov Sultra tidak pernah melibatkan pemda Konawe dalam bagi hasil. Padahal pulau bokori adalah aset milik Pemkab Konawe.

BACA JUGA:   Komitmen Awal, KNPI Sultra Bakal Perkuat Internal Kelembagaan

“Wilayah Bokori masuk di kecamatan Soropia kabupaten Konawe,” tutur dia.

Bukan saja objek wisata pulau Bokori. Kery menyatakan renegosiasi telah ditujukan untuk seluruh objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Konawe.

“Tanpa itu (renegosiasi) saya minta seluruh kegiatan apapun di atas pulau Bokori dihentikan,” beber Bupati 2 periode itu.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan aktivitas proyek dapat dilanjutkan kembali apabila telah terjadi renegosiasi antara pemerintah provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe. Menurut dia, Pemda Konawe selama ini belum mendapatkan apa-apa. Padahal diketahui, pengelolaan pulau itu telah berjalan selama kurang lebih lima tahun.

BACA JUGA:   Kasus Positif COVID-19 Di Kendari Menurun Signifikan

“Nur Alam Ketika itu menyatakan keinginannya untuk membangun Bokori. Saya oke, dengan catatan status pinjam pakai,” kata Kery.

Ia juga mengatakan jika pihaknya saat ini telah memiliki anggaran untuk membangun pulau bokori. Sekaligus mengembangkan pulau Saponda laut.

Menanggapi pernyataan Kery, Asisten I Gubernur Sultra, Drs. Basiran, M.Si mengungkapkan bahwa Pemprov dalam pemberian izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kewenangan di dasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Permen Nomor 8/PERMEN-KP/2019.

BACA JUGA:   Tercatat 6 Ribuan Anak Di Jatim Mennjadi Yatim Karena COVID-19

“Jika Bupati Konawe berkeinginan mendapatkan hasil dari pendapatan pengelolaan Pulau Bokori, silahkan bersurat kepada Gubernur Sultra,” kata Asisten I.

Hanya saja, kata dia, perlu diingat bahwa pendapatan daerah dari hasil pengelolaan wisata didasarkan atas fasilitas yang dibangun oleh Pemda.

“Jika Pemda Konawe ada fasilitas yg sudah dibangun di lokasi tersebut maka perlu dibuat MoU dalam pengelolaannya,” beber dia.

“Namun demikian perlu di bahas secara bersama-sama antara Pemda Prov dan Pemda Kab Konawe agar tidak ada kesalahpahaman dalam pengelolaan Pulau Bokori,” pungkasnya. (AR/Muh. Rifky).

Share :

Baca Juga

Bisnis

Munas Kadin Di Sultra, CEO KRA : Berkah Bagi Pelaku UMKM

Daerah

Gubernur Lanjutkan Pembicaraan Aspal Buton Bersama Kepala BKPM di Jakarta

Daerah

Momentum Harlah Organisasi, Ketua Ansor Sultra Beri Pesan Kepada Kader

Daerah

Wali Kota Kendari : Organisasi RAPI Sangat Dibutuhkan Masyarakat

Daerah

Berikut Data 104 Pasien Covid-19 Sultra Yang dinyatakan Sembuh

Daerah

Dukcapil Kendari Diminta Tingkatkan Pelayanan Administrasi

Daerah

Komisi III DPRD Kendari Bakal Laporkan PT NET ke Kepolisian

Daerah

Kakanwil Kemenag Sultra Harap Peserta Uji Kompetensi Miliki Niat Membangun Institusi