Home / Ekonomi / Nasional

Senin, 21 Desember 2020 - 15:54 WIB

Tolak Bea Materai 10 Ribu, Investor Lakukan Hal Ini

Ilustrasi IDX

Ilustrasi IDX

JAKARTA – Pemerintah menetapkan pengenaan bea materai senilai Rp10 ribu untuk tiap dokumen transaksi surat berharga di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai 1 Januari 2021. Hal itu sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Pihak yang dikenakan Bea meterai atas transaksi surat berharga tersebut adalah investor. Aturan baru tersebut mendapatkan penolakan dari para investor retail saham di dalam negeri. Penolakan disuarakan dengan membuat petisi melalui platform change.org. Sejauh ini, ada dua petisi penolakan bea materai Rp10 ribu tersebut.

Seperti dilansir CNNIndonesia.com , Petisi pertama dibuat Farissi Frisky, yang sudah ditandatangani oleh 7.277 orang per Senin (20/12) pagi. Petisi tersebut ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Presiden Joko Widodo, dan Bursa Efek Indonesia.

BACA JUGA:   PAN Nilai Demokrasi Indonesia Perlu Didiskusikan Kembali

“Tahun 2020 adalah tahun kebangkitan investor ritel di Indonesia. Jumlah investor bertambah signifikan, hal ini membuka kemungkinan yang sungguh besar untuk pasar modal di Indonesia,” tulis Farrisi dalam petisi ‘Tolak Biaya Materai Untuk Saham, “.

“Akan tetapi, pemerintah bukannya mendukung investor muda ini untuk tumbuh. Malah melihat mereka sebagai peluang untuk menambah pundi-pundi pemerintah melalui biaya materai yang dibebankan untuk setiap trade confirmation yang diterima oleh investor,” lanjut Farrisi.

Sementara petisi penolakan Bea materai Rp10 ribu untuk transaksi saham kedua dibuat oleh Inan Sulaiman, yang berjudul ‘Evaluasi Bea Materai Untuk Pasar Saham!’ telah ditandatangani oleh 4.737 orang.

“Sebagai investor ritel yang bermodal sedikit. Tentunya biaya materai sangat memberatkan kami,” tulis Inan dalam petisinya.

BACA JUGA:   Bank Mitra Kemensos Diminta Legislator PKB Agar Selesaikan Gagal Salur PKH

Inan juga menyarankan agar peraturan terkait biaya Materai per Trade Confirmation (TC) dievaluasi dan direvisi. Paling tidak diberikan batas bawah materai senilai Rp100 juta per TC.

“Supaya tidak memberatkan kami ritel kecil yang berusaha berjuang di Pasar Modal Indonesia,” kata Inan melalui petisi yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan dan DJP.

Terkait hal tersebut DJP dalam keterangan resminya menyatakan saat ini memang tengah menyusun peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Bea Meterai yang baru.

“Pengenaan Bea Meterai akan dilakukan terhadap dokumen dengan mempertimbangkan batasan kewajaran nilai yang tercantum dalam dokumen dan memperhatikan kemampuan masyarakat,”tulisnya.

DJP juga menegaskan, fasilitas pembebasan bea materai dapat diberikan dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan.

BACA JUGA:   Puan Apresiasi Pemda Yang Berhati-Hati Terapkan PTM

“DJP sedang berkoordinasi dengan otoritas moneter dan pelaku usaha untuk merumuskan kebijakan tersebut,” tandas DJP.

Seperti yang diketahui, sebelumnya BEI menetapkan pengenaan bea materai senilai Rp10 ribu untuk tiap dokumen transaksi surat berharga di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai 1 Januari 2021.

“Setiap Trade Confirmation (TC) tanpa batasan nilai nominal yang diterima investor sebagai dokumen transaksi surat berharga akan dikenakan bea meterai sebesar Rp10.000,- per dokumen,” ujar Sekretaris Perusahaan BEI Valentina Simon dalam keterangan resminya pekan lalu.

Valentina mengungkapkan, berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mekanisme pemenuhan bea materai rencananya akan dituangkan dalam peraturan teknis dan dikeluarkan oleh DJP serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

(*Din/Asumsirakyat.id)

Share :

Baca Juga

Nasional

Hari Bhayangkara, Polri Diminta Dekat Dengan Rakyat

Nasional

BMKG Prediksi Hujan Guyur 7 Lokasi Wisata DKI di Akhir Pekan

Nasional

Dalam Menjawab Tantangan Zaman, PKC PMII Sultra Hadirkan Staff Khusus Presiden di Giat-nya

Nasional

Nusron Tekankan Pembahasan RUU PKS Mengedepankan Dialog

Nasional

Politisi PKS Anggap Polri Tak Pertimbangkan Ketika Tetapkan HRS Sebagai Tersangka

Nasional

Satgas Covid-19 Nasional Minta Pemerintah Waspada pada Libur Akhir Tahun

Daerah

Soal Pameran UMKM Di Munas Kadin Nanti, Begini Kata Satgas Covid-19 Sultra

Kesehatan

Luhut Minta Polri Tindak Tegas Penjual Obat Tak Sesuai Aturan Selama Pandemi