Home / Opini

Minggu, 13 Juni 2021 - 05:57 WIB

Wacana Revisi RUU KUP Mengkhianati Semangat Konstitusi Indonesia di Dunia Pendidikan

Oleh :  Alamsyah

Liberalisme benar-benar menggilas cita-cita generasi bangsa. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa wacana pemerintah yang berencana akan melakukan revisi Undang-Undang  (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Wacana tersebut dinilai sangat menuai kontroversi di tengah kehidupan masyarakat yang sedang terpuruk secara ekonomi akibat dari pandemi Covid-19. Dalam kondisi terpuruk saat ini, Pemerintah kini malah berencana memberlakukan pajak di beberapa jenis kebutuhan pokok dan sebagian kebutuhan hak primer lainnya, seperti  pendidikan yang direncanakan dalam RUU KUP, dimana pendidikan akan dikeluarkan dari UU KUP. Dengan demikian pendidikan akan dikenakan pajak sebesar 12 persen. “Tentu ini mengancam semangat pendidikan bangsa ini.’

BACA JUGA:   Memelihara Mutu Pendidikan di Masa Pandemi Covid 19

Pendidikan yang merupakan salah satu instrumen yang begitu berperan penting dalam pembangunan bangsa, utamanya dalam meningkatkan kapasitas serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa ini. Para founding father pendidikan juga dahulunya pernah menekankan betapa pentingnya pendidikan dalam peradaban suatu bangsa.

Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan “Rakyat perlu diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai kepentingan hidup dan kepentingan kemasyarakatan”. Oleh sebab itu, kita tidak kemudian dibolehkan untuk menyeragamkan hal-hal yang tidak semestinya diseragamkan. Perbedaan dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian yang terus diakomodir.

Hal diatas menerangkan betapa pentingnya pendidikan bagi keberlangsungan generasi bangsa.

BACA JUGA:   Pengamat Bilang PPN Sekolah Semakin Mahal

Yang begitu disayangkan saat ini, terdapat sesuatu hal yang mengganjal substansi Pendidikan kita secara Nasional. Bagaimana tidak? sekarang ini pemerintah kini mencanangkan pendidikan keluar dari UU KUP. Tentu, hal tersebut sangat bertentangan dengan semangat pendidikan yang diharapkan para founding father yang dimana telah termaktub dalam konstitusi Negara (UUD 1945).

Pendidikan yang kita harapkan dapat menjadi suatu instrumen untuk mengubah mindset berfikir generasi kedepan. Kini di politisir atas rencana diberlakukannya pajak pendidikan. Hal tersebut seperti halnya mengubur semua potensi generasi. Dimana dampak dari rencana tersebut memahalkan biaya pendidikan, sementara jumlah sekolah Negeri belum memadai untuk menapung partisipasi yang masuk ke Sekolah Negeri di Indonesia tiap tahunnya.

BACA JUGA:   Setop Berita Covid-19

Apabila pajak pendidikan benar-benar diterapkan maka dapat disimpulkan arah kebijakan pendidikan Indonesia kini hari ke hari bersifat kapitalistik. Tentunya juga, pemberlakuan pajak nantinya akan memperkeruh masalah perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah.

Yang menjadi pertanyaan, dimana keadilan sosial dalam menempuh pendidikan? dimana kita mengetahui bahwa pendidikan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia di Republik ini, tanpa memandang kelas sosial.

Pemerintah harusnya mempermudah generasi bangsa dalam menempuh pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK sampai pada Perguruan Tinggi Negeri. Negara sudah semestinya memfasilitasi pendidikan agar pendidikan lebih mengarah pada esensinya, yakni memanusiakan manusia dan bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia.

Penulis merupakan Departemen Pendidikan dan Kaderisasi EN LMND 

Share :

Baca Juga

Opini

Bolehkah Niat Qadha Puasa Ramadhan Sekaligus Puasa Syawal?

Opini

Inspirasi Memulai Suatu Karya, Asal Mau Memulai Jangan Takut Dengan Kritik

Opini

DINAMIKA PEMBELAJARAN “DARING” PADA MASA PANDEMI COVID 2019

Opini

Menyikapi Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Indonesia

Opini

Siapa Kamu? Saya Wartawan…. Terus Kenapami?

Muh. Rifky Syaiful Rasyid

PMII Untuk Mahasiswa Baru

Opini

Agama, Pancasila, Bahasa Adalah Ciri Pendidikan Nasional

Kolom Asumsi

Gus Dur dan Imlek