Home / Nasional

Jumat, 5 Februari 2021 - 02:02 WIB

Wapres RI Sebut Beberapa Ormas Tak Mau Diatur Pemerintah

Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin

Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin

ASUMSIRAKYAT.ID – Wakil Presiden atau Wapres Ma’ruf Amin menanggapi isu saat ini soal pemerintah yang selalu dianggap memojokkan kelompok-kelompok Islam.

“Pemerintah telah memberikan kesempatan selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam gerakan atau organisasi yang dinilai sejalan dengan pemikiran mereka,” kata Wapres

Akan tetapi seluruh organisasi masyarakat itu, kata dia, harusnya mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurutnya pemerintah berhak untuk menertibkan aturan yang dinilai membahayakan bagi keutuhan bangsa, merusak kebhinekaan, atau melanggar kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara.

BACA JUGA:   Pemda Se-Indonesia Disurati Kemensos, Minta Data Anak Ditinggal Orang Tua Karena Pandemi

“Kalau kesepakatan ini dilanggar oleh pihak mana pun, siapa saja melakukan pelanggaran dan ini membahayakan keutuhan bangsa, maka saya kira perlu ada penertiban-penertiban. Pendekatannya bukan soal politik tapi lebih kepada penegakan hukum,” ujar Ma’ruf Amin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/2).

Selama ini, menurut Ma’ruf, pemerintah selalu terbuka terhadap segala kritikan-kritikan yang disampaikan masyarakat, selama kritikan itu membangun. Hanya saja jika isinya mengarah pada isu perpecahan, ia menyebut hal itu jelas tak dapat ditolerir.

“Tiap hari saya baca di koran atau di media sosial ada kritikan banyak pihak. Selama tidak melanggar koridor aturan yang ada justru menjadi masukan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai sektor. Tapi kalau sudah ada provokasi memecah belah, itu tentu dilakukan proses sesuai proses hukum, bukan pendekatan-pendekatan politik saya kira,” ucap Ma’ruf.

BACA JUGA:    Kebijakan Politik Pada Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Ma’ruf lantas mencontohkan sejumlah organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Wasliyah, atau Majelis Ulama Indonesia. Organisasi keagamaan itu menurutnya jelas melakukan upaya hubungan baik dan bekerja sama dengan pemerintah, baik dalam memberikan saran, pendapat, imbauan, maupun tausiah.

BACA JUGA:   Pilkada Probolinggo, Dua Nama Dirumorkan Berhelat Rebut Kursi Bupati

Oleh karena itu, Ma’ruf meminta agar jangan pernah sekalipun membenturkan ajaran Islam dan melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, kedua tersebut jelas harus dijalankan berbarengan, apalagi Indonesia telah memiliki aturan dan kesepakatan akan hal itu.

“Jadi keislaman dan kebangsaan itu tidak boleh dibenturkan, tidak boleh diperdebatkan karena kita sudah mempunyai kesepakatan-kesepakatan. Bahwa dalam kita melaksanakan ajaran Islam harus atas dasar kesepakatan,” kata Ma’ruf.

Laporan : Muh. Rifky

Share :

Baca Juga

Nasional

Ini Daftar Baru Menteri Jokowi yang Dirombak pada Reshuflle Kabinet

Nasional

Demi Keselamatan Rakyat, Wakil Ketua DPR RI Setuju PPKM Dilanjutkan

Nasional

Guru Yang Dipecat Di Bone Karena Memosting Gaji Rp.700 Ribu Kembali Mengajar, KS Meminta Maaf
Konferensi Pers Dewan Pengawas Kinerja KPK (Ahmad/asumsirakyat.id)

Nasional

Setahun Terbentuk, Ini Besaran Anggaran Dewan Pengawas KPK 2020

Nasional

Simak Jadwal Pencairan Bansos di Bulan Maret 2021

Bisnis

KSPI Bakal Unjukrasa Serta Boikot Indomaret, Simak Alasan Mereka

Hukum

Usut Tuntas Pelanggaran Prokes Polri Tetapkan 45 Dugaan Tersangka, Ini Ulasanya

Ekonomi

Komisi IV DPR RI Pertanyakan Peruntukkan Pajak Sembako